Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hindari kongkalikong, Tjahjo sebut APBD tak perlu lalui Sidang Paripurna

Hindari kongkalikong, Tjahjo sebut APBD tak perlu lalui Sidang Paripurna Penetapan libur Lebaran. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan, kepala daerah untuk tidak melakukan kongkalikong dalam pembahasan APBD. Sebab, pengesahan anggaran daerah tersebut tidak harus melalui paripurna untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Tjahjo mengatakan, pengesahan APBD dapat dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota. Sehingga, dia mengungkapkan, eksekutif tidak harus memutuskan bersama legislatif.

"Perda dalam konteks APBD dengan segala norma tidak harus diputuskan dalam Perda kalau ada proses-proses yang terjadi Sumatera Utara, Jambi, Kota Malang, Kebumen mohon maaf yang kongkalikong dalam proses perencanaan anggaran antara pemerintah dengan legislatif yang akhirnya KPK masuk ya nggak perlu pakai Perda," katanya Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Politisi PDIP ini mengingatkan kepada ribuan Ketua DPRD, Sekda, Sekwan, dan SKPD keuangan dan ekonomi, untuk mencermati ranah rawan korupsi dalam proses penganggaran. Menurutnya, dalam penganggaran daerah yang rawan korupsi adalah perencanaan, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa.

"Mengingatkan kembali pahami area rawan korupsi tapi tetap fokus area rawan korupsi itu pada perencanaan anggaran," tegasnya.

Kendati demikian, Tjahjo mengakui, proses legislasi dengan DPRD pun harus tetap berjalan. Karena, dia mengungkapkan, tidak ada partai politik yang mengajarkan untuk korupsi. Hanya, perilaku oknum-oknum semata.

"Tapi memang sebaiknya dengan DPRD, tadi ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi apalagi ini kita dengan sistem politik yang ada harus kita hormati," tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Usut Korupsi Pemotongan Dana Insentif ASN, KPK Sita Uang Asing Saat Geledah Rumah Pejabat BPPD Sidoarjo

Usut Korupsi Pemotongan Dana Insentif ASN, KPK Sita Uang Asing Saat Geledah Rumah Pejabat BPPD Sidoarjo

KPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Usai Dianugerahi Jenderal Bintang 4, Prabowo Syukuran dan Sungkem ke Sukartini Djojohadikusumo

Usai Dianugerahi Jenderal Bintang 4, Prabowo Syukuran dan Sungkem ke Sukartini Djojohadikusumo

Penyerahan pangkat istimewa digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2). Penyerahan pangkat ini dilakukan dalam Rapim TNI-Polri.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah

Ketut menyebut, penetapan lima tersangka itu dilakukan pada Jumat, 16 Februari 2024.

Baca Selengkapnya