Hikmahanto: Pemerintah AS harus segera klarifikasi insiden penolakan Panglima TNI
Merdeka.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyayangkan insiden Panglima TNI ditolak masuk ke Ameriksa Serikat. Dia meminta pemerintahan AS menjelaskan dan memberikan klarifikasi dengan jelas apa yang terjadi sebenarnya.
"Meski Duta Besar AS di Indonesia sudah menyampaikan permintaan maaf dan Panglima TNI dapat melakukan perjalanan, namun klarifikasi dari Pemerintah AS atas insiden penolakan perlu disampaikan," ujar Hikmahanto Juwana, demikian dikutip dari Antara, Senin (23/10).
Menurutnya, ada tiga alasan untuk ini. Pertama perlu diketahui secara jelas alasan penolakan tidak saja oleh pemerintah, namun juga oleh publik di Indonesia karena ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia-AS.
"Kedua, tanpa klarifikasi maka akan ada spekulasi di kalangan masyarakat dan media di Indonesia atas apa yang menjadi alasan bagi penolakan," ujar dia.
Spekulasi dapat berkembang secara liar di media sosial dan tidak terbendung, sehingga ini dapat memunculkan persepsi negatif publik Indonesia terhadap AS khususnya Pemerintahan Donald Trump.
"Ketiga, mengingat Indonesia akan segera memasuki tahun politik maka spekulasi penolakan bila tidak diklarifikasi akan berdampak besar terhadap siapa pun yang akan muncul sebagai calon presiden dan wakilnya," ujar dia.
Pemerintah AS bisa dianggap oleh publik di Indonesia hendak melakukan intervensi terhadap proses ini.
"Dampak terbesar adalah pada Presiden Jokowi bila hendak maju kembali. Oleh karenanya Pemerintah AS perlu segera mengklarifikasi sebelum spekulasi di media sosial menjadi tidak dapat terbendung," ujar Hikmahanto.
Panglima sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan tanggal 23 hingga 24 Oktober 2017 di Washington DC. Kehadiran Panglima, resmi atas undangan Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Durford, Jr.
"Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan, kemudian pada Sabtu 21 Oktober 2017, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengalaman Eks Panglima TNI Hadapi Situasi Genting saat Tugas di Istana Dampingi Jokowi
Bukan hal yang mudah, situasi genting kerap dihadapi oleh mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaUnair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Makin Luas, Timnas AMIN: Pertanda Alam Perubahan akan Terjadi
Timnas AMIN menilai gerakan sejumlah kampus di Indonesia menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur merupakan pertanda perubahan akan terjadi.
Baca SelengkapnyaInilah Presiden Indonesia Usia Tertua saat Dilantik, Umurnya di Atas 60 Tahun
Dari 7 Presiden yang memimpin Indonesia, BJ Habibie lah kepala negara RI tertua ketika dilantik yakni 61 tahun.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran soal Isu Pemakzulan Jokowi: Ide Liar Tak Sesuai UUD 1945
TKN Prabowo-Gibran mengatakan, pemakzulan tidak tertulis dalam konstitusi UUD 1945.
Baca SelengkapnyaIsu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnya