Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menanggapi acara pertemuan tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Nusa Dua Bali yang memakan biaya penyelenggaraan sebesar Rp 830 miliar. Dia menyayangkan pemerintahan Jokowi belum menyelesaikan persoalan para korban gempa bumi di Lombok, NTB.

Dia bahkan menyebut janji Jokowi memberikan sejumlah uang kepada para korban yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.

"Ya itu jadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya (Bali), Lombok, kalau yang untuk nilai Rp 50 juta enggak dilaksanakan. Ini untuk akumulasi Rp 855 miliar digelontorkan. Sampai hari ini janji Pak Jokowi pada rakyat secara terbuka itu tidak terurus," kata Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (8/10).

Wahid mengungkapkan warga yang menjadi korban telah diberikan buku transfer untuk nantinya uang yang dijanjikan Jokowi bisa langsung dikirim ke masing-masing korban. Namun sampai hari ini menurutnya Jokowi belum menunaikan janjinya itu.

"Mereka sudah diberikan buku tabungan untuk ditransfer, sampai hari ini warga masih belum mendapatkan janji itu. Kata pak Jokowi setiap rumah yang rusak bakal dikasih Rp 10 hingga Rp 50 juta," ungkap Wahid.

"Bahkan Wakil Gubernur NTB secara terbuka menyampaikan agar pemerintah segera melaksanakan janji-janjinya. Di NTB koran-koran besar di sana headlinenya menegaskan bahwa janji pemerintah itu seolah-olah tidak ada buktinya," tegasnya.

Menurutnya korban gempa harusnya menjadi prioritas pemerintah karena sesuai dengan pembukaan UUD untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Jadi menurut saya permasalahannya bukan sekadar ini mahal atau tidak mahal, harusnya pemerintah betul-betul melaksanakan perintah UUD yang menegaskan bahwa negara harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Saat ini yang paling butuh adalah korban gempa," ujarnya.

Dia berharap pemerintah bisa menyalurkan dana untuk korban gempa di Sulawesi Tengah dan NTB tak kurang dari yang dihabiskan untuk acara pertemuan IMF-World Bank Group di Bali.

"Kalau memang ini enggak bisa dicegah karena hari ini dibuka, ya mudah-mudahan dari pertemuan IMF ini pemerintah bisa memastikan kalau negara peserta konferensi IMF dan World Bank di Bali memberikan sumbangan atau hibah ke korban gempa di Palu dan NTB, nilainya tidak kurang dari Rp 855 miliar," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab kritikan sejumlah kalangan mengenai penyelenggaraan Annual Meeting atau Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)World Bank Group (WBG) di Bali, 8-14 Oktober ini.

"Annual Meeting sebesar itu 15.000 (orang) yang datang jadi rebutan semua negara, karena meeting seperti itu pasti memiliki dampak, paling tidak memberikan citra yang baik terhadap negara yang dipakai untuk pertemuan itu," kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Sumatera Utara (USU), Medang, Sumut, Senin (8/10) pagi.

Mengenai anggaran yang disebut sejumlah kalangan sebagai cukup besar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa anggaran tersebut dipakai untuk memperluas appron di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, dipakai untuk membuat terowongan, persimpangan yang ada di Bali sehingga tidak macet.

"Artinya, itu juga akan kita gunakan terus, terowongan dan appron untuk parkir bandara akan kita gunakan terus bukan sesuatu yang hilang," ujar Presiden seperti dikutip dari laman Setkab.

Meskipun dihadiri oleh lebih dari 15.000 peserta, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa mereka itu membiayai dirinya sendiri. "Hotel bayar sendiri, makan bayar sendiri," ucapnya.

Presiden Jokowi justru berharap Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group itu akan memperkuat promosi kita, promosi kita untuk tempat wisata yang ada di Indonesia.

"Saya kira tujuannya ke sana, kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, seperti pertemuan-pertemuan besar yang lain, penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank Group ini jadi rebutan semua negara".

Reporter magang: Jayanti