Heru jadi Kasetpres, Djarot diminta tak salah pilih pengganti
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menghadiri pelantikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Prasetyo mengaku kehilangan putra terbaik di Jakarta usai Heru pindah ke lingkungan Istana Kepresidenan.
"Saya sebagai Ketua DPRD kehilangan putra terbaik di Jakarta, salah satunya Pak Heru ini," kata Prasetyo di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (20/7).
Menurut Prasetyo, selama menjabat sebagai Kepala BPKD, Heru bekerja sangat baik. Kerjasama antara DPRD terkait keuangan juga berjalan solid. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk mencari pengganti yang sepadan untuk mengisi jabatan yang ditinggal Heru.
"Mudah-mudahan Pak Djarot sebagai Gubernur memilih kader yang seperti Pak Heru lagi di DKI. Jangan sampai salah pilih orang lagi. Karena ini masalah tanggung jawab uang. Keuangan DKI ada di beliau. Kalau tidak mencari sekualitas ini lagi ya berat," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, jabatan yang ditinggal oleh Heru tak boleh diisi oleh orang salah. Sebab, memiliki tanggung jawab yang besar karena bertugas mengelola keuangan. Dia pun lagi-lagi menyatakan rasa kehilangan karena Heru tak lagi menjabat posisi tersebut.
"Saya akan bilang dengan Pak Djarot juga untuk mencari yang kualitasnya seperti Pak Heru. Jadi jangan sembarangan, karena ini masalah keuangan. Makanya saya hadir di sini. Saya kalau bisa nangis, nangis ini," ujarnya.
Pelantikan Heru Budi Hartono sebagai Kepala Sekretariat Presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78/TPA/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
Selain Budi Heru Hartono, Pratikno juga melantik dua pejabat lainnya. Mereka adalah Bey Machmudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden. Kini dilantik sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media.
Nandang Haris dilantik sebagai Staf Ahli Mensesneg bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sosok Pensiunan Jenderal Polisi Bergelar Profesor Berkali-kali Dipercaya Jokowi, Terbaru Dipilih untuk Duduki Posisi Penting
Pada tahun 2016 lalu, Jokowi memilih Tito sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Komjen Rudy, Pati Non Akpol Bersinar Sejak Perwira Hingga Raih Bintang Tiga
Berikut rekam jejak Komjen Rudy Heriyanto hingga raih Bintang 3 di pundaknya.
Baca SelengkapnyaGagahnya Jenderal Polisi Peraih Adhi Makayasa saat Jabat Kasat Reskrim, Dikomentari Bintang 1 'Saya Pernah jadi Anak Buah Komandan'
Herry menduduki posisi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2001-2004.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaDiisukan Isi Jabatan Strategis, Eks Kasad Dudung: Kalau Diperintahkan Siap
"Kalau misalkan diperintahkan, saya sebagai mantan prajurit saya siaplah apapun," kata Dudung
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Heran Heru Budi Mau Bangun Rusun Baru untuk Warga Kampung Bayam
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaNasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaHasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca Selengkapnya