Hasyim Muzadi pertimbangkan usulan Romo Benny dkk soal Komjen Budi
Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Hasyim Muzadi bertemu dan berdiskusi panjang lebar dengan Koalisi Masyarakat Sipil di kantornya terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Audiensi dengan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Dani Setiawan, Riza Damanik, dan Ray Rangkuti berlangsung cukup lama.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Ray Rangkuti menyatakan, pihaknya menyampaikan keluh kesah kepada Wantimpres agar menolak pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sebab, Budi Gunawan berstatus tersangka KPK dalam dugaan rekening gendut sehingga tidak layak untuk menjadi Kapolri.
"Saya lihat respons Wantimpres positif. Wantimpres bilang masukan kami akan jadi bahan pertimbangan, renungan," kata Ray usai bertemu dengan Hasyim Muzadi di Kantor Wantimpres, Jakarta, Jumat (30/1).
Menurut Ray, pihaknya telah menyampaikan perkembangan yang begitu masif yang dilakukan masyarakat untuk menolak Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Kalau presiden tetap melantik Budi Gunawan, dinilai akan sangat mengecewakan dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kalau dilantik akan sangat mengecewakan, dan upaya memberantas korupsi dilukai justru di rezim Jokowi yang diharapkan bisa konsisten memerangi korupsi," tegasnya.
Ray menambahkan, Hasyim Muzadi juga berharap besar persoalan mengenai Budi Gunawan ini dapat segera selesai. Sebab dalam dua Minggu ini, persoalan Budi Gunawan menyita topik-topik lain yang justru sebetulnya juga tak kalah pentingnya.
Perwakilan lainnya dari Koalisi MAsyarakat Sipil Riza Damanik menambahkan, Hasyim Muzadi sepakat kisruh antara KPK dan Polri ini dapat segera berakhir. Kegaduhan ini, diharapkan jangan sampai menunda program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah.
"Agenda poros maritim, pertanian, dan lain-lain, yang dua pekan ini nyaris hilang dari konsentrasi. Karena disibukkan dengan pertikaian dua institusi. Kita sepakat Polri dan KPK yang bersih. Sehingga ada keinginan kuat, sehingga Pak Hasyim menyampaikan ini agar ada penyelesaian yang lebih komprehensif," tambahnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Benny Rhamdani Mengaku Sudah Kantongi Bukti Kecurangan Pemilu 2024
Untuk itu, Tim Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan bukti kecurangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTPN Tegaskan Ganjar-Mahfud akan Lanjutkan Program Jokowi, Ini Contohnya
Roby menilai, Mahfud MD menguasai materi debat cawapres
Baca SelengkapnyaMoeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaRomy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang
Rommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Tuding Soal Kecurangan, Sekjen PDIP Balas Isu Dugaan Intimidasi
Hasto menyebut kehadiran Ganjar di acara pelepasan PMI sebagai tamu yang diundang
Baca SelengkapnyaTKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita
Bahkan, kata Rosan, Prabowo sudah menyatakan secara terbuka jika terpilih menjadi Presiden akan merangkul semua pihak.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnya