Merdeka.com - Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Arman Depari membenarkan rehabilitasi menjadi sasaran empuk aparat penegak hukum untuk mendapatkan uang tambahan. Meski telah ada aturannya, nyatanya aturan tersebut tidaklah efektif.

Para pecandu narkotika bisa memilih untuk mengikuti persidangan atau langsung direhabilitasi tanpa proses persidangan.

"Ini karena tidak ada ketegasan aparat penegak hukum. Padahal undang-undang sudah berbicara bahwa semuanya itu harus melalui proses hukum terlebih dahulu baru menjalani rehabilitasi," kata Arman saat ditemui di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (28/10).

Sebagai contoh, kata Arman, semua kasus penyalahgunaan narkotika kepada pecandu harus diproses secara hukum. Tak boleh seorang petugas dengan kewenangannya memberikan pilihan langsung rehabilitasi atau proses hukum terlebih dulu.

"Kalau nanti pada kenyataannya dia diputuskan untuk direhabilitasi, baru akan dikerjakan. Tapi kan yang terjadi tanpa proses hukum, tapi langsung di rehab. Nah ini kan jadi tidak ada kontrol," tambah Arman.

Arman pun mengatakan reformasi di tubuh BNN pun memang harus dilakukan. Baik itu dari personel maupun aturan hukumnya.

"Yang harus diperbaiki ya petugasnya karena itu kan penyalahgunaan. Tentu oknum penyalahgunaan harus diperbaiki sistemnya maupun orangnya," ujar Arman.

Diakui Arman, aturan tersebut memang sudah ada. Sayangnya aturan tersebut masih dirasa kurang tegas. Untuk itu, dirinya mengaku aturan dalam tubuh BNN pun harus juga ikut diperbaiki.

"Aturannya ada, tapi kurang tugas mengatur. Dalam aturannya hanya ada kata 'dapat'. 'Dapat' itu kan tidak harus. Seharusnya diperbaharui. Semuanya secara keseluruhan dan simultan dan seimbang. Artinya kalau aturannya ada kelemahan harus diperbaiki dan orang-orangnya juga kalau mentalitasnya lemah harus di-upgrade," terang Arman.