Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hartanya Naik 2,12% dalam Setahun, Gubernur Sumsel Klaim Nilai Aset Meningkat

Hartanya Naik 2,12% dalam Setahun, Gubernur Sumsel Klaim Nilai Aset Meningkat Gubernur Sumsel Herman Deru. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Harta kekayaan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru naik 2,12 persen selama periode 2019-2020. Deru menyebut penambahan akibat terjadinya kenaikan nilai aset.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKPN) tahun 2020 yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah harta kekayaan Herman Deru mencapai Rp38,2 miliar. Sedangkan harta kekayaannya pada 2019 sebesar Rp37,4 miliar atau bertambah Rp794 juta dengan persentase 2,12 persen.

Rincian laporan LHKPN Herman Deru pada 2020 adalah tanah dan bangunan di Palembang dan Ogan Komering Ulu Timur senilai Rp26,5 miliar, satu unit mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1995 hasil sendiri senilai Rp225 juta, harta bergerak Rp5,2 miliar, surat berharga nol, uang kas naik 76 persen dari Rp3,5 miliar pada 2019 menjadi Rp6,2 miliar pada 2020 bersumber dari penjualan tanah dan bangunan, dan nilai utang nol rupiah.

Herman Deru menyebut penambahan harta kekayaan itu lantaran pengelolaan aset selama pandemi Covid-19 sehingga nilai aset meningkat. Kekayaannya bukan didapat semata-mata karena menumpuk harta selama menjabat.

"Ya, nilai aset naik bukan karena pejabat menumpuk kekayaan toh. Mungkin saja karena selama ini aset tanah yang tidak terurus, saat pandemik jadi lebih terurus, ini bisa jadi tanda ada kenaikan nilai," ungkap Deru, Selasa (14/9).

Menurut dia, penambahan harta utamanya uang baru patut dipertanyakan asal-usulnya. Harta kekayaannya juga rutin dilaporkan ke KPK sebagai kewajiban pejabat.

"Kalau hartanya seperti uang nambah, baru bisa ditanyakan (sumbernya)," pungkasnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya

Penyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya

Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.

Baca Selengkapnya
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.

Baca Selengkapnya
Ini Peran Anwar Usman Jika Ada Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

Ini Peran Anwar Usman Jika Ada Sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
⁠Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman Main Burung di Tengah Sawah, Ternyata Ngelepek Merpati Susah

⁠Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman Main Burung di Tengah Sawah, Ternyata Ngelepek Merpati Susah

Pj Bupati Sumedang, Herman Suryatman tertarik mencoba kegiatan ngelepek burung merpati. Momennya pun jadi sorotan.

Baca Selengkapnya