Merdeka.com - Kuasa hukum aktivis Haris Azhar, Nurkholis Hidayat mengatakan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak menunjukan itikad baik sejak awal. Hal ini menanggapi laporan Luhut ke polisi terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

"Kita tidak melihat ada itikad baik dari awal dari pihak LBP untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Nurkholis dalam webinar, Rabu (22/9).

Kasus ini berawal dari unggahan di akun YouTube milik Haris Azhar. Terkait laporan YLBHI, Walhi, Pusaka Bentala Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, dan Trend Asia. Isinya membahas bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya Papua.

Nurkholis menyesalkan laporan dari pihak Luhut. Sebab, dari awal tidak ada itikad baik yang ditunjukkan. Pihak Haris Azhar dituduh melakukan fitnah, namun kubu Luhut tidak menyanggupi diminta adu data.

"Kita justru mempertanyakan itikad baik dari pihak LBP yang berkali-kali, yang sebenarnya tidak menunjukan apa yang kita minta terkait dengan adu data yang kita miliki," ujar Nurkholis.

Dalam tiga kali somasi yang dilakukan Luhut, pihak Haris Azhar memberikan jawaban, menjelaskan maksud, tujuan, motif, hingga bukti yang diminta. Namun, dari kubu Luhut tidak memberikan tanggapan termasuk menunjukkan data dan informasi yang dianggap fitnah.

Termasuk pihak Haris Azhar mengajukan undangan pertemuan pada 14 September, namun pihak Luhut tidak datang.

"Kami mengajukan undangan untuk pertemuan pada tanggal 14 September yang lalu itu juga mereka tidak datang," ujar Nurkholis.