Hari Jadi Kejaksaan, Puan Minta Awasi Potensi Penyimpangan Dana Penanganan Covid

Kamis, 22 Juli 2021 13:45 Reporter : Merdeka
Hari Jadi Kejaksaan, Puan Minta Awasi Potensi Penyimpangan Dana Penanganan Covid Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan 1 Juta Sajadah Pelindung Covid-19. ©2021 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani mengucapkan Selamat Hari Kejaksaan yang jatuh pada Kamis, 22 Juli 2021 ini. Di usianya ke-61, Kejaksaan diharapkan semakin giat memperjuangkan penegakan hukum di Indonesia.

"Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Kejaksaan RI yang ke-61. Kita semua berharap di usianya yang semakin matang, Kejaksaan RI kian giat berjuang sebagai tulang punggung penegakan hukum di Indonesia," kata Puan dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/7).

Penetapan hari jadi Kejaksaan RI pada 22 Juli tahun 1960, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 204/1960.

Puan menambahkan, di masa pandemi seperti saat ini, kejaksaan diminta ikut mengawasi potensi penyimpangan dana penanganan Covid-19. Kejaksaan, pesan Puan, harus ikut memberikan pendampingan pada kepala daerah agar anggaran terserap optimal.

"Awasi dan memitigasi potensi penyimpangan dana-dana penanganan Covid 19. Beri pendampingan kepala daerah agar penyerapan anggaran optimal. Jangan menakut-takuti, tapi jangan kongkalikong juga," tegasnya.

Puan juga berharap Kejaksaan RI mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengusutan kasus, terutama terkait tindak pidana korupsi. Sebab menurutnya, pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai dan telah membebani negara begitu besar.

"Perjuangan melawan korupsi tak boleh surut meskipun bangsa ini tengah dilanda pandemi. Justru, saat darurat seperti ini kita wajib memastikan bahwa korupsi tidak punya ruang untuk bergerak dan memanfaatkan keadaan," pesan Puan.

Selain itu, Korps Adhyaksa diharapkan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju. Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

"Kita semua memimpikan hari di mana seluruh wilayah Indonesia bebas dari tindak korupsi. Bahwa semua rakyat, aparatur sipil, pemangku jabatan, dan para pemimpin beserta jajarannya telah menerapkan dengan sepenuh hati untuk menghindari segala potensi korupsi dalam setiap tindakannya," jelas politikus PDIP itu.

Puan juga mendorong kejaksaan baik di pusat dan daerah memanfaatkan teknologi informasi demi mendukung keberhasilan kerja.

"Teknologi informasi ini juga bisa menjadi penyokong utama untuk memperkuat internal kelembagaan Kejaksaan serta untuk melakukan upaya reformasi birokrasi," tutup Puan.

Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini