Harga Pertamax Naik, Pendapatan Pengusaha Travel Merosot
Merdeka.com - Pemerintah telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax naik menjadi Rp12.500 sejak 1 April 2022 kemarin. Masyarakat pun semakin memburu pertalite hingga BBM itu mulai sulit untuk didapatkan.
Tak hanya itu, ketersediaan stok BBM jenis bio solar juga sempat langka. Antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Banyuwangi.
Kenaikan harga dan kelangkaan stok BBM berimbas kepada para pengusaha travel di Bumi Blambangan. Mereka mengaku sulit mengatur dan menjaga usahanya secara proporsional seperti sedia kala.
Tak Bisa Naikkan Tarif
Setiyo Ponco Utomo, pemilik rental mobil di Jalan Ikan Sadar, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, mengaku kesulitan dengan kebijakan BBM pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya, mereka tak bisa sembarangan memainkan tarif demi menjaga kenyamanan dan kepuasan pelanggan.
"Kita sebagai orang pelaku travel sangat terdampak sekali terkait kenaikan dan kelangkaan BBM. Jadi kita mau menaikkan harga menunggu dari pemerintah," kata Ponco, Minggu (3/4).
Dia mengatakan, para karyawannya juga sempat mengalami kesulitan untuk mendapat BBM, nyaris setiap kali pengisian, para sopir harus mengantre panjang.
"Sopir-sopir merasa kesulitan untuk mencari bahan-bahan bakar sejenis solar. Pertalite juga agak susah, jadi kita meminta kebijakan pemerintah, bagaimana untuk mengatur hal ini," ujarnya.
Pantau Ketersediaan BBM
Untuk tetap menjaga eksistensi usahanya, Ponco bersama karyawannya harus berpikir keras untuk membaca kondisi ketersediaan BBM.
"Kita harus antre, kadang menunggu pom itu diisi, baru kita ngisi ke sana. Jadi untuk saat ini kita harus mencari informasi, pom mana yang baru diisi, kita ngantre di sana," ungkap Ponco.
Saat ini, pendapatan usaha travel di bawah CV Langgeng Trans Jaya itu juga mengalami kemerosotan. Ketika pertalite atau BBM bersubsidi telah habis, mau tidak mau, mereka harus membeli pertamax dengan harga cukup tinggi.
"Untuk penghasilan otomatis sangat berkurang sekali dengan adanya kelangkaan BBM ini. Kita misalnya kehabisan bahan bakar di jalan. Dan untuk BBM yang bersubsidi habis, otomatis kita harus beli BBM yang nonsubsidi. Dan itu sangat mengurangi pendapatan kita," cetus Ponco.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kabar Gembira, Harga BBM Pertamax Tak akan Naik Hingga Juni 2024
Pertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaUsai Tertahan di Februari 2024, Harga BBM Pertamina Bakal Naik Usai Pemilu?
Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ternyata, Ini Alasan Pertamina Tahan Harga BBM di Tengah Mahalnya Harga Minyak Dunia
Harga BBM di SPBU Pertamina tidak mengalami kenaikan per 1 Maret 2024 ini.
Baca Selengkapnya10 Negara dengan Harga BBM Termahal di Dunia
Setiap negara memiliki tingkat kemahalan bahan bakarnya. Berikut adalah daftar 10 negara dengan harga bahan bakar termahal.
Baca SelengkapnyaPertamina Tahan Harga BBM di Februari 2024, Indef: Keputusan Tepat di Kondisi saat Ini
Pertamina tentu memiliki perhitungan yang cermat, sebab review tiga bulanan harga BBM, memang berdasarkan rata-rata harga tertimbang.
Baca SelengkapnyaKonsumsi Pertamax Naik 7,2 persen saat Libur Nataru, Pertalite Hanya 4,7 Persen
Kenaikan penyaluran untuk BBM gasoline di Nataru 2023/2024 mengalami kenaikan hingga 4,6 persen.
Baca SelengkapnyaCukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaBulog Khawatir Pemilu Serentak 2024 saat Musim Paceklik, Harga Beras Bakal Melonjak?
Untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP), saat ini Bulog sudah menguasai sekitar 1,4 juta ton.
Baca Selengkapnya