Hardiknas: Madrasah pinjam uang karena BOS belum cair

Merdeka.com - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap 2 Mei, termasuk tahun ini. Beberapa sekolah menggelar upacara peringatan hari pendidikan itu. Sayang, Hardiknas kali ini, tak semua berbahagia.

Salah satunya guru dan tenaga pendidik di madrasah. Para guru di sekolah itu justru mengalami derita akibat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair.

Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah mengaku prihatin dengan kondisi seperti itu. Sebab dampak tak kunjung cairnya BOS bisa mengganggu kegiatan operasional sekolah.

"Sangat memprihatinkan bagaimana dana BOS yang keluarnya 3 bulan sekali bisa belum turun. Akibatnya kegiatan operasional madrasah terganggu dan guru-guru terutama guru honorer menderita," jelas Ledia dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (2/5).

Dia menjelaskan, beberapa madrasah seperti di Kabupaten Manggarai di NTT, di Provinsi Lampung dan Jawa Barat khususnya Kota Bandung, hingga kini belum mendapatkan dana bantuan operasional tersebut.

Beberapa sekolah, kata dia, mengaku berhutang demi menalangi biaya operasional sekolah. Sementara sejumlah guru mengaku belum digaji sejak Januari 2013.

"Guru honorer terutama dari madrasah swasta umumnya memang digaji dari dana BOS ini. Mereka mendapatkan honor tak lebih dari 500 ribu per bulan. Dibayar per tiga bulan. Kalau dana ini tak cair dari mana mereka mendapat gaji?" tegas Ledia.

Selain itu, Ledia juga mendapat informasi jika alasan yang disampaikan kepada para guru terkait belum cairnya dana bos karena DPR masih membintangi atau belum menyetujui. "Itu merupakan informasi yang sesat," ucap Politikus asal PKS ini.

Dalam siklus keuangan negara, dia melanjutkan, setiap kementerian seharusnya telah menyelesaikan pembahasan anggaran dengan DPR setidaknya pada awal Desember, kemudian mengajukan persetujuan anggaran pada akhir Desember.

Kenyataanya, baru pada akhir januari Kementerian Agama mengajukan persetujuan anggaran. Akibatnya ketika DPR menyetujui anggaran, waktu pencairan mundur pula karena harus diproses di Kementerian Keuangan.

Karena pengajuan dari Kemenag lambat, Komisi VIII harus bergegas menyetujui anggaran ini, namun tetap memperhatikan ketelitian pengajuan anggaran tersebut.

"Tetapi satu yang harus diketahui semua pihak, untuk urusan anggaran rutin seperti BOS, beasiswa dan ujian nasional tidak pernah ditahan oleh komisi VIII, langsung kami ACC, karena kami tahu ini terkait langsung dengan masyarakat, sekolah dan guru," tuturnya.

Ledia meminta agar Menteri Agama sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk segera turun tangan melakukan pembenahan kerja dan kinerja di kementerian.

"Menunda pengajuan anggaran adalah sebuah kelalaian besar. Apalagi Kementerian Agama merupakan instansi vertikal," tuturnya.

Dia mengimbuhkan, dengan membiarkan kecerobohan di tingkat pusat maka akan berdampak langsung hingga ke tingkat daerah. Karena itu Ledia meminta Menteri Agama sigap membenahi kerja dan kinerja para bawahannya. Agar hal semacam ini tidak terjadi lagi.