Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyarankan Ketua Umum Airlangga segera mencari Sekjen baru pengganti Idrus Marham yang baru dilantik menjadi menteri sosial. Hal ini karena jabatan Sekjen Partai Golkar adalah posisi yang sibuk dan strategis.

"Jadi memang ada baiknya kalau Pak Idrus sudah jadi menteri sosial ada baiknya posisi sekjen haus diisi oleh orang lain," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Alasan lain posisi Sekjen Partai Golkar harus diganti agar Idrus bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial. "Tapi biasanya memang idealnya posisi Sekjen itu kan sangat sibuk ya sangat padat, kalau merangkap Menteri Sosial saya kira tidak akan optimal," terangnya.

Terlebih Airlangga sebagai formatur tunggal yang diputuskan dalam munaslub, kata Mahyudin, Airlangga memiliki hak penuh menentukan kepengurusan termasuk posisi Sekjen Partai Golkar yang tepat. "Saya kira waktu yg diberikan kepada beliau, beliau tentu menggunakan sebaik-baiknya untuk menyusun kepengurusan, termasuk menentukan Sekjen yang akan cocok bekerjasama dengan beliau," tandasnya.

Mahyudin Mahyudin menilai ada sejumlah kader yang layak menjadi Sekjen Partai Golkar. Mereka adalah Ketua DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain, Ketua DPP Partai Golkar Ibnu Munzir dan Koordinator bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia DPP Partai Golkar Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

"Memang ada alternatif nama-nama seperti Pak Happy Bone, Ibnu Munzir, Lodwejik ya, yang mantan tentara. Saya kira banyak kandidat Sekjen yang bagus," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Mahyudin membantah terjadi deal politik antara Golkar dan Jokowi terkait penunjukan Idrus sebagai Menteri Sosial. Dia memandang Jokowi memilih Idrus sebagai Menteri Sosial karena pertimbangan kinerja dan kecocokan.

"Enggak begitu. Pasti dasarnya pertimbangannya memang Pak Idrus memang memiliki kemampuan dan Pak Presiden pasti merasa cocok Pak Idrus menjadi Menteri Sosial," tegasnya.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan, penunjukan Idrus tidak juga bisa diartikan Golkar tengah mengukuhkan dukungan kepada Jokowi di Pilpres 2019. Dukungan kepada Jokowi diberikan bukan atas dasar jatah jabatan yang diberikan.

"Karena forum munas adalah keputusan tertinggi di partai dan telah memutuskan Golkar mendukung penuh Pak Jokowi untuk Pilpres 2019 yang akan datang," tandasnya.