Merdeka.com - Puluhan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghalangi para penyidik KPK yang hendak menyita mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang diparkir di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Hal ini dinilai sebagai tindakan arogan dan melawan penegakan hukum.

Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, tindakan menghalang-halangi penyitaan yang akan dilakukan KPK cermin bahwa PKS tidak siap dalam berdemokrasi. Sebab, PKS dirasa tidak menghargai penegakan hukum.

"PKS tidak siap berdemokrasi, bagaimana menghargai penegakan hukum," jelas Boni di sela-sela diskusi 'Hitam Putih Capres 2014' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Boni Hargens menambahkan, aksi puluhan kader dan simpatisan PKS juga menunjukkan bahwa partai berideologi islam itu bergaya preman. Menurutnya, sangat tidak pantas jika PKS bertindak melawan penegak hukum.

"Itu kan gaya preman, tidak pantas PKS buat begitu," tutur dia.

Seharusnya, tambah dia, partai yang diketuai oleh Anis Matta itu bertindak sesuai dengan aturan hukum. Ikhlas mengikuti proses penegakan hukum yang hendak dilakukan KPK.

"Seharusnya ikhlas mengikuti proses hukum," tandasnya.

Diketahui, pada Selasa (7/5) puluhan orang merangsek ke kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan untuk menghalangi penyidik KPK yang akan melakukan penyitaan terhadap mobil tersangka kasus korupsi kuota impor daging, Luthfi Hasan Ishaaq yang terparkir di kantor DPP.

Untuk menghindari konflik, akhirnya penyidik KPK gagal melakukan eksekusi dan hanya memberikan garis polisi di sekitar mobil Luthfi.