Merdeka.com - Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menjatuhkan putusan penjara seumur hidup kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Muhammad Akil Mochtar. Bekas politikus Partai Golkar itu dianggap terbukti menerima suap dalam sepuluh sengketa pemilihan kepala daerah di MK dan pencucian uang.

"Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Akil Mochtar dengan pidana penjara seumur hidup," kata Ketua Majelis Hakim Suwidya saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/6).

Akil juga diganjar pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Hakim Suwidya menyatakan hukuman itu sebagai bentuk pembelajaran karena banyak terpidana kasus korupsi masih menang dalam pemilihan kepala daerah. Sementara pidana denda nihil lantaran tidak mungkin digantikan.

Pertimbangan memberatkan Akil adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi, menjabat ketua lembaga tinggi negara yang merupakan benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan, runtuhnya wibawa lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi, dan sulit mengembalikan kewibawaan MK. Sementara hal meringankan nihil.

Hakim Suwidya menyatakan sepakat dengan tuntutan jaksa dengan alasan perbuatan Akil berdampak luas terhadap masyarakat. Akil divonis dengan enam dakwaan. Yakni suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Yakni dua dakwaan suap sengketa pilkada (kecuali sengketa pilkada Lampung Selatan) dengan dikenakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kemudian dakwaan alternatif ketiga dan dakwaan keempat dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto 64 ayat 1 KUHPidana. Kemudian dua dakwaan tentang pencucian uang serta dalam Pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Beberapa waktu lalu, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Akil Mochtar dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 10 miliar. Jaksa menganggap Akil terbukti bersalah menerima suap pengurusan sengketa pilkada di MK dari sebelas kepala daerah. Jaksa juga menilai Akil terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa juga menuntut mantan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar ituu dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Yakni hak buat memilih dan dipilih.