Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menjatuhkan putusan terhadap dua terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Hambit Bintih dan Cornelis Nalau Antun, dengan pidana penjara masing-masing selama  empat dan tiga tahun. Tetapi dalam amar putusannya, Hakim Anggota Mathius Samiaji terungkap Hambit terpaksa menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, dengan uang senilai Rp 3 miliar dengan perantaraan Anggota Komisi II fraksi Partai Golkar, Hj. Chairun Nisa, atas desakan dua pihak.

"Terdakwa menyuap Akil Mochtar karena desakan Rusliansyah dan Dodi. Akhirnya terdakwa mau mengurus sengketa," kata Hakim Mathius saat membacakan analisa hukum dalam amar putusan Hambit, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/3).

Rusliansyah adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara Dodi adalah Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia cabang Kalimantan Tengah. Keduanya disebut berperan penting dalam perkara itu, karena dianggap sebagai perantara buat pihak-pihak yang ingin mendekat dengan Akil sewaktu beperkara di MK. Rusliansyah bahkan sempat diperingatkan hakim karena berbelit dalam persidangan.

Menurut Hakim Mathius, Hambit khawatir kalah karena didasarkan atas ungkapan Akil Mochtar saat Hambit berkunjung ke rumahnya. Menurut dia, saat itu Akil melontarkan pernyataan yang membuat Hambit gamang.

"Akil mengatakan kepada Hambit, 'Berat ya perkaramu. Biasalah incumbent ingin menang.' Ditambah permintaan uang oleh Akil melalui saksi Chairun Nisa, secara psikologis makin menambah keyakinan Hambit Bintih kalau perkara di MK harus diurus," ujar Hakim Mathius.