Hakim di Manado kena OTT KPK, Taufik Kurniawan tak salahkan ketua MA

Selasa, 10 Oktober 2017 12:33 Reporter : Sania Mashabi
Hakim di Manado kena OTT KPK, Taufik Kurniawan tak salahkan ketua MA Taufik Kurniawan. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali didesak untuk mundur oleh Hakim Agung Gayus Lumbun. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi MA yang belakangan ini selalu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi itu, Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan menilai itu tidak sepenuhnya salah dari Hatta Ali. Menurutnya kesalahan tersebut merupakan kesalahan pada sistem yang harus diperbaiki secara bersama dan bukan hanya dibebankan pada satu orang saja.

"Menurut saya ini situasi low investment penegakan hukum ataupun aspek keadilan tidak hanya ditentukan oleh seorang Pak ketua MA Hatta Ali. Tetapi seluruh sistem yang ada di tanah air kita ini baik dari hal-hal yang mudah dipengaruhi oleh kekuatan non-projusticia atau lain ataupun politis," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Kedati demikian DPR kata Taufik, tidak bisa mengintervensi segala keputusan MA. Dia menyerahkan semua keputusan pada Hatta yang sempat melontarkan ucapan sesumbar akan mundur dari jabatannya sebagai ketua MA jika ada hakim yang terjaring OTT KPK. Namun dia menegaskan bahwa dalam mekanisme, Hatta tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatannya.

"Tentunya ini harus dievaluasi dan apapun langkah dari Mahkamah Agung yang mengganti Dirjen ya, terlepas DPR tidak bisa mengintervensi itu menjadi hal yang patut kita apresiasi," ungkapnya.

"Tetapi ke depan kita serahkan sepenuhnya dalam kaitan kebijakan yang akan diputuskan oleh MA ataupun at last ada statemen dari Pak Ketua MA akan mundur kalau ada lagi yang ketangkap pengadilan tinggi, yah itu kita serahkan pada ketua MA karena tidak diatur dalam mekanisme," ucapnya.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwardono dan anggota DPR dari Komisi XI fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka dugaan korupsi suap.

Korupsi suap itu terkait putusan banding perkara kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan melakukan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji ketua Pengadilan Tinggi Sulawsi Utara, maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 tersangka yaitu sebagai penerima SDW (Sudiwardono) ketua PT Sulut sebagai ketua majelis hakim dan sebagai pemberi AAM (Aditya Anugrah Moha) anggota DPR Komisi XI periode 2014-2019," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/10).

MA pun memberikan sanksi tegas kepada pemberhentian sementara terhadap seluruh hakim yang tertangkap operasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Hakim Sudiwardono.

"Yang bersangkutan dijatuhi sanksi tegas pemberhentian sementara," kata Kepala Biro Humas dan Hukum MA, Abdullah, saat dihubungi di Jakarta. [eko]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini