Hadapi Sidang Vonis, Sofyan Basir Berharap Bebas dari Kasus Suap PLTU Riau-1

Senin, 4 November 2019 10:02 Reporter : Merdeka
Hadapi Sidang Vonis, Sofyan Basir Berharap Bebas dari Kasus Suap PLTU Riau-1 Dirut PLN Sofyan Basir ke KPK. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Penasihat hukum Sofyan Basir, Soesilo Aribowo berharap kliennya dibebaskan dari tuntutan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Mantan Direktur Utama PLN itu akan menghadapi vonis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Harapannya tentu sesuai dengan pembelaan terdakwa dan PH (penasihat hukum), pengadilan memberikan putusan bebas ya atau setidaknya putusan yang paling ringan," ujar Soesilo dihubungi Liputan6.com, Senin (4/11/2019).

Sofyan dituntut 5 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Mantan Direktur Utama BRI itu dianggap turut membantu terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan Sofyan Basir pada Senin, 7 Oktober 2019 kemarin.

Saat mendengar tuntutan jaksa, Sofyan Basir menilai ada kreativitas yang luar biasa yang diperlihatkan KPK. Menurut Sofyan ada hal yang tak wajar sejak dirinya dijerat sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Jadi memang dalam arti kata, saya merasa ada sesuatu yang tak wajar karena ini bukan proyek APBN, ini projek betul-betul kami terima uang dari luar dalam rangka investasi masuk," kata dia seperti dikutip dari Antara usai mendengar tuntutan.

Sofyan menilai, seperti yang disebutkan jaksa KPK bahwa dirinya tak menerima sepersen pun dari proyek senilai USD 900 juta itu. Dia bahkan menuduh tim lembaga antirasuah telah mengkriminalisasi dirinya.

"Bisa dikatakan kriminalisasi," kata Sofyan Basir.

Meski demikian, tuntutan 5 tahun dari jaksa KPK terhadap Sofyan Basir bukan tanpa alasan. Sofyan Basir dinilai terbukti turut memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, politikus Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha, Johannes Budisutrisno Kotjo dalam pembahasan PLTU Riau-1.

Tak hanya itu, Sofyan Basir juga dianggap mengetahui bahwa Eni Saragih dan Idrus Marham akan mendapatkan fee dari Johanes Kotjo jika perusahaan Johanes, Blackgold Natural Resources Limited diberikan kesempatan menggarap PLTU Riau-1.

Sofyan Basir juga disebut beberapa kali melakukan pertemuan dengan Eni Saragih dan Kotjo membahas proyek ini. Sofyan menyerahkan ke anak buahnya, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso untuk mengurus proposal yang diajukan Kotjo.

Atas bantuan Sofyan Basir, perusahaan Johanes Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Eni dan Idrus menerima imbalan dari Kotjo sebesar Rp 4,7 miliar.

Tindakan lainnya yang dinilai turut membantu terjadinya suap adalah penandatanganan surat persetujuan. Padahal, sebelum surat itu ditandatangani, materi harus dirapatkan dengan jajaran direksi lain di PLN.

Sementara dalam kasus ini, Sofyan melangkahi prosedur tersebut. Sofyan terlebih dahulu melakukan penandatanganan surat persetujuan proyek tersebut meski materi dari surat itu belum dibahas lebih lanjut dengan jajaran direksi lainnya di PLN.

Merujuk keterangan ahli hukum Abdul Fickar Hadjar, jaksa mengatakan orang yang membantu perbuatan tindak pidana korupsi tak harus mendapatkan hasil.

"Dalam hal mereka yang turut membantu tidak harus memperoleh manfaat yang didapatkan," ucap jaksa saat membaca analisa yuridis tuntutan Sofyan Basir.

Reporter: Fachrur Rozie [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini