Gus Yahya: Piagam PBB Bisa Jadi Sumber Hukum Umat Islam
Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Hal itu disampaikan Gus Yahya panggilan Yahya Cholil Staquf saat acara Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I yang menjadi rangkaian acara Puncak Resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU).
"Apakah Piagam PBB itu bersifat legal dalam Islam? Apakah ia sumber hukum bagi negara berpenduduk Islam? Jawaban dari pertanyaan itu, iya. Piagam PBB dapat menjadi sumber hukum yang mengikat bagi penduduk dan negara bangsa, termasuk muslim," tutur Gus Yahya di Surabaya, Senin (6/2).
Dia pun mengulas keabsahan Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai wakil bagi warga India, khususnya untuk umat Islam. Termasuk juga yang menandatangani Piagam PBB yakni Perdana Menteri Jawaharlal Nehru yang juga seorang non muslim.
"Apakah kita menganggap PM zaman itu ketika menandatangani piagam itu sebagai wakil yang pantas dan representatif dari warga muslim India sedangkan dia bukan Islam? Apakah dia bisa menjadi wakil negara India, termasuk Muslim?,” jelas dia.
Gus Yahya menyampaikan, Piagam PBB dan organisasinya bukanlah sesuatu yang sempurna dan bebas dari masalah, yakni pada realisasinya pun menyisakan kekurangan. Namun di sisi lain, Piagam PBB juga mengakhiri konflik yang pernah terjadi.
Hal tersebut juga menandakan berdirinya negara-bangsa dan mencegah terjadinya kekacauan, termasuk peperangan dan penderitaan kemanusiaan.
Tidak ketinggalan, dia juga menyinggung soal kekhilafahan yang oleh sebagian umat Islam dijadikan sebagai alternatif tatanan politik. Malahan, ada pandangan bahwa di mana ada kekhalifahan, maka orang kafir menjadi objek diskriminasi.
Sementara saat ini menurut dia, kekhalifahan yang representatif bagi umat Islam sudah tidak ada lagi. Tidak ada otoritas politik yang mempersatukan umat Islam sejak runtuhnya kekhalifahan Umayyah yang dimulai 150 tahun setelah wafat Nabi.
Ketika negara Islam memiliki banyak penguasa, pandangan fiqih berpendapat bahwa mempersatukan umat Islam merupakan nilai luhur yang harus dicapai muslim di mana pun berada.
"Maka, pertanyaan yang pantas kita utarakan di sini adalah apakah gagasan idealis ini pantas kita anut dengan mengandaikan bahwa semua umat Islam harus bernaung dalam satu otoritas politik? Apakah Piagam PBB dapat menjadi landasan berpikir ke sana?," katanya.
"Demikian pertanyaan yang berhasil saya susun, dan saya menunggu para ulama di sini untuk menjawabnya," Gus Yahya menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana Putra/Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU Dukung Wacana Pilpres Satu Putaran: Bisa Hemat Anggaran dan Pas Ramadan Khusyuk Ibadah
Gus Ipul menyebut Pilpres 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah pada Ramadan 1445 Hijriah.
Baca SelengkapnyaPeran Besar Gus Miftah Meyakinkan Ulama Jatim untuk Prabowo-Gibran
Gus Kautsar mengungkapkan peran Gus Miftah dalam mengkampanyekan Prabowo Gibran sangat besar.
Baca SelengkapnyaGus Yahya Imbau Pengurus Tidak Bawa Nama NU Saat Komentari Pilpres
Gus Yahya tidak melarang setiap pengurus NU mengutarakan pendapat pribadinya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gus Yahya Kelakar Cak Imin Tak Menang Pilpres, Begini Reaksi Anies
Gus Yahya berkelakar cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar tak akan menang di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPanas Gus Ipul vs Cak Imin: Diminta Kembali ke Jalan yang Benar, Dibalas Sindiran Makelar NU
Gus Ipul heran dengan respons Cak Imin. Dia tak merasa ada kesalahan ketika mengaja PKB kembali ke pangkuan dan jalan yang sama dengan PBNU.
Baca SelengkapnyaGus Yahya Bantah Arahkan Pengurus Menangkan Prabowo-Gibran: Sejak Awal, PNBU Tak Terlibat Dukung Mendukung
Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNiat Puasa Ganti bulan Ramadhan, Pahami Dasar Hukum dan Ketentuannya!
Mengganti puasa Ramadhan ini juga bisa disebut dengan puasa Qadha. Layaknya puasa lainnya, ada niatan puasa ganti Ramadhan yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAlmas Gugat Gibran Cuma Karena Tak Ucapkan Terima Kasih, Ini Penjelasan Kuasa Hukumnya
Ini menjadi gugatan kedua Almas pada Gibran dalam satu bulan ini.
Baca SelengkapnyaYusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca Selengkapnya