Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau KUHP juncto UU Nomor 73 Tahun 1958. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan pihak terkait yakni Koalisi Perempuan, Yayasan Peduli Sahabat dan Persatuan Islam Istri.

Sebelumnya, Guru Besar IPB Euis Sunarti mengajukan permohonan perubahan beberapa pasal perzinahan yakni Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP.

Ketua Komnas Perempuan Azriana mengungkapkan keberatannya terhadap pemohon untuk memperluas cakupan perzinahan yang terbatas pada orang yang terikat perkawinan menjadi kepada siapapun, baik di luar maupun dalam perkawinan, berpotensi mengkriminalisasi pasangan yang perkawinannya masih belum dianggap sah oleh negara.

"Banyak kelompok penghayat kepercayaan uang sampai saat ini perkawinannya belum diakui secara sah. Jika perluasan definisi perzinahan terjadi, mereka akan menjadi korban kriminalisasi," papar Azriana.

Selain itu, kata dia, definisi perluasan makna zina akan merugikan anak di bawah umur korban kekerasan seksual. Apabila definisi zina diperluas.

"Selama ini Komnas HAM Perempuan merasa terbantu dengan keberadaan Pasal 284 ayat 1 sampai ayat 5 KUHP. Ruang lingkup zina sebagaimana pasal a quo dinilai melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk perempuan, atas perlindungan diri pribadi, keluarga dan kehormatannya.

"Hak setiap orang untuk mempertahankan perkawinan dan keutuhan rumah tangganya dalam pandangan kami melalui pasal ini dilindungi secara utuh oleh negara," pungkasnya.