Gunakan pagu APBD 2014, Ahok diminta tetap pertahankan e-budgeting

Selasa, 24 Maret 2015 01:42 Reporter : Fikri Faqih
Gunakan pagu APBD 2014, Ahok diminta tetap pertahankan e-budgeting ahok di merdeka.com. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015. Akhirnya Jakarta akan dibangun dengan mengacu pada pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014 senilai Rp 72,9 triliun.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan, Basuki atau akrab disapa Ahok harus tetap menggunakan e-budgeting dalam penganggarannya. Tujuannya untuk menghilangkan ruang gerak adanya tindakan menyiasati anggaran.

"Ahok haruslah mempertahankan (e-budgeting). Karena dengan e-budgeting memudahkan pengawasan dan menghindari tatap muka dalam bertransaksi," jelas Agus saat dihubungi merdeka.com, Senin (23/3).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap harus melibatkan penegak hukum KPK, Polisi dan Kejaksaan Agung dalam pelaksanaannya. Namun, ini dapat berdampak pada kinerja PNS DKI Jakarta yang akan menurun karena ketakutan.

"Bisa saja diawasi KPK, Polisi ataupun Kejaksaan Agung untuk pencegahan. Tapi nanti para Pimpro atau eselon 2 gak mau kerja takut sehingga penyerapan rendah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tinggi," jelasnya.

Agus menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) tidak perlu diminta oleh Ahok. Karena memang sudah dilakukan, dan ini menjadi bentuk pengawasan dari masyarakat.

"Pengawasan ICW sama dengan publik bukan hal baru," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, anggota dewan memutuskan untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun.

Prasetyo menjelaskan, lima pimpinan dewan, M Taufik, Triwisaksana, Abraham Lunggana, Ferrial Sofya dan dirinya telah melakukan rapat pimpinan hari ini, Senin (23/3). Dan hasilnya, meluruskan niat Gubernur DKI Jakarta untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014.

"Memutuskan RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan Pergub," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/3).

Kemudian politisi PDI Perjuangan ini membacakan kronologis pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 antara badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta. [rnd]

Baca juga:

Ketua DPRD sindir Ahok: Jangan merasa dia kayak pengusaha glodok

Dulu Ahok siap pakai Pergub APBD 2014, sekarang protes sikap DPRD

KPK awasi'])" href="http://www.merdeka.com/jakarta/dprd-tolak-e-budgeting-ahok-diminta-lanjutkan-ajak-polisi-kpk-awasi.html" target="_blank">DPRD tolak e-budgeting, Ahok diminta lanjutkan ajak polisi-KPK awasi

Gunakan e-budgeting, Ahok bisa dimasukkan ke dalam jeruji besi

Ahok soal DPRD dukung e-budgeting: Mereka muak sistem titip menitip

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini