Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gumilar akui proyek TI UI tanpa persetujuan MWA

Gumilar akui proyek TI UI tanpa persetujuan MWA

Merdeka.com - Rektor Universitas Indonesia 2007-2011, Gumilar Rusliwa Somantri, mengakui proyek pemasangan interior dan teknologi informasi di perpustakaan pusat UI berjalan tanpa persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA). Dia berdalih tidak meminta persetujuan MWA karena tidak ada jawaban dan terdesak keadaan supaya segera mengoperasikan perpustakaan pusat UI.

Gumilar berkelit sudah berulang kali meminta supaya mantan Wakil Rektor II UI, Tafsir Nurchamid, mengirim surat kepada MWA. Isinya adalah meminta supaya mengadakan rapat pembahasan penggunaan anggaran sewa gedung Bank BNI 46 sebesar Rp 50 miliar buat dipakai proyek pemasangan interior dan TI di perpustakaan pusat UI. Tetapi menurut dia, sampai proyek selesai ternyata MWA tidak pernah merestui.

"Memang tidak. Tidak pernah ada persetujuan. Karena tidak ada penolakan, maka saya pikir dana itu bisa dipakai. Asumsi saya melihat situasi konteks tata hubungan saat itu," kata Gumilar saat bersaksi dalam sidang mantan Wakil Rektor II UI, Tafsir Nurchamid, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/9).

Sementara itu, Sekretaris MWA UI Damona Quintatmi Puspowardoyo mengaku tidak pernah menyetujui Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) terkait proyek TI UI. Apalagi, dia juga mengaku tidak pernah tahu ihwal kontrak penyewaan gedung oleh BNI 46 selama 27 tahun sebesar Rp 50 miliar.

"Saat di penyidikan saya ditanya. Saya bilang barangnya saja saya belum pernah lihat," ujar Damona saat bersaksi dalam sidang.

Damona mengatakan menolak pengajuan RKAT dari Gumilar saat itu. Alasannya adalah MWA menganggap sumber dana, alokasi anggaran, dan tujuan penggunaan duit tidak dijelaskan rinci.

"Karena alasan itu kami tolak. Tapi kami beri catatan jika menyangkut hal-hal operasional supaya segera dikomunikasikan," sambung Damona.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahasiswa UI Pembunuh Juniornya Dituntut Hukuman Mati, Ini Hal yang Memberatkan

Mahasiswa UI Pembunuh Juniornya Dituntut Hukuman Mati, Ini Hal yang Memberatkan

Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain.

Baca Selengkapnya
Waskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara

Waskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara

Perusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Suaminya Tulang Punggung Keluarga, Istri Ipin Si Preman Memohon ke Dedi Mulyadi Minta Damai Kasus Palak Proyek Jembatan

Suaminya Tulang Punggung Keluarga, Istri Ipin Si Preman Memohon ke Dedi Mulyadi Minta Damai Kasus Palak Proyek Jembatan

Begini momen istri Ipin, sosok preman pemalak proyek jembatan minta bantuan Dedi Mulyadi agar dibebaskan dari penjara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Gagal Masuk Universitas Negeri di Indonesia, Cewek Bermental Baja ini Dapat Beasiswa Kedokteran di Rusia

Berkali-kali Gagal Masuk Universitas Negeri di Indonesia, Cewek Bermental Baja ini Dapat Beasiswa Kedokteran di Rusia

Qonata, perempuan bermental baja menceritakan kisahnya saat berjuang mendapatkan beasiswa kedokteran di Rusia.

Baca Selengkapnya
Sesuai Arahan Megawati, Hasto Sebut Puan Maharani Akan Jadi Ketua DPR 2024-2029

Sesuai Arahan Megawati, Hasto Sebut Puan Maharani Akan Jadi Ketua DPR 2024-2029

"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya