Merdeka.com - Eksekusi mati tahap dua pada terpidana kasus narkoba belum juga dilakukan. Kejaksaan Agung mengakui langkah hukum yang dilakukan sejumlah narapidana ke Pengadilan Tata Usaha Negara membuat proses pelaksanaan eksekusi.

"Ya itulah, semua orang tahu grasi itu hak prerogatif presiden. Dan itu diatur konstitusi. Presiden punya kewenangan berikan grasi, amnesti. Tidak ada pihak lain manapun yang bisa mengubah. Ketika itu diajukan lagi upaya hukum lain, apalagi namanya kalau bukan ulur waktu," ujar Jaksa Agung, Prasetyo, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/4).

Dikatakan dia, kini pihaknya hanya bisa menunggu putusan PTUN dan berharap segera rampung. Saat ini, masih tersisa dua terpidana mati yang mengajukan gugatan yakni Silvester Anderson dan Serge Atlaoui.

"Kalau kita lihat kemarin Mary Jane cepat kan. Saya harapkan, dua ini juga cepat," ujarnya.

Seperti diketahui, gugatan yang diajukan duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ke Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ditolak. Keduanya mengajukan gugatan ke PTUN lantaran penolakan grasi oleh Presiden Joko Widodo dianggap tidak tidak menyertakan alasan dan pertimbangan setiap individu pemohon.

Rencananya sejak Februari lalu ada 11 terpidana hukuman mati yang akan dieksekusi. Para terpidana ini yang ditolak grasinya oleh Presiden Joko Widodo. Mereka telah dipindahkan ke Nusakambangan.