Merdeka.com - Permohonan uji materi pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 44 huruf b yang mengatur tentang penyadapan dalam Undang-undang ITE yang diajukan Setya Novanto akhirnya dikabulkan MK. Wakil Sekjen Partai Golkar Adies Kadir mengatakan, putusan MK itu menunjukkan kasus 'Papa Minta Saham' telah gugur.

"Secara otomatis kalau sudah seperti itu apakah betul ada penyadapan terhadap Novanto tentang 'papa minta saham' otomatis yang dilaporkan ke Kejagung, gugur," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).

Selain itu, katanya, putusan itu juga membuktikan rekaman pertemuan Setnov dengan Riza Chalid, terkait perpanjangan kontrak izin Freeport, rekaman tersebut dilakukan oleh Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bersifat ilegal. Sehingga tidak bisa lagi diproses secara hukum.

"Sudah tak bisa lagi diproses karena penyadapan itu bukan merupakan bukti hukum lagi. Karena rekaman ilegal," tegasnya.

"Otomatis sudah bisa diselesaikan tak bisa berlanjut kasusnya. Karena alat bukti yang dilaporkan ilegal. Otomatis Pak Setya Novanto clear," sambung Adies.

Apalagi, lanjutnya, wewenang penyadapan memang tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sembarangan. Adies berpendapat proses penyadapan hanya menjadi wewenang dari penegak hukum.

"Memang penyadapan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang atau pihak swasta. Penyadapan itu merupakan domain penegakan hukum," jelasnya.

Sebelumnya, pengajuan Judicial Review oleh Setya Novanto (Setnov) tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang diajukan oleh Setnov adalah 5 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 44 huruf b Undang-undang ITE.

"Dalam pertimbangan Mahkamah, yang termasuk di dalamnya tidak semua orang bisa melakukan penyadapan, maka pemberlakuan bersyarat dalam UU ITE beralasan secara hukum," ujar Hakim Anggota Manahan Sitompul saat putusan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (7/9).

Manahan beralasan rekaman atau penyadapan tidak bisa dijadikan barang bukti tanpa persetujuan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu permohonan inilah yang menjadi dasar permohonan sebagian majelis hakim MK.

"Pemberlakuan penyadapan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu atas permintaan penegak hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE," ujar dia.