Merdeka.com - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta pemerintah pusat mengakomodir tambang rakyat dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Legalisasi tambang rakyat diperlukan dengan syarat memenuhi berbagai aspek.

Deru mengaku sudah mempelajari setiap pasal dalam UU Minerba dan tidak mendapati satu pasal pun mengatur tambang rakyat. Padahal legalitas penting bagi Provinsi Sumsel karena terdapat dua jenis tambang rakyat yakni batubara dan minyak.

"Harapan kita PP ini lahir ada keberpihakan dengan nasib tambang rakyat. Sebagai pimpinan daerah di sini tentu saya juga mikirkan rakyatnya, kalau ada legal standingnya nanti akan kita atur," ungkap Deru, Selasa (3/11).

Menurut dia, legalitas itu penting karena aktivitas tambang ilegal di Sumsel sangat banyak, seperti tambang rakyat batubara di Muara Enim dan Lahat, serta sumur minyak di Musi Banyuasin. Tambang tersebut menjadi mata pencarian masyarakat setempat sehingga tidak harus dicarikan jalan keluarnya.

"Ya harus mencarikan solusinya, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan lingkungan, dan yang terpenting menyelamatkan mata pencarian," kata dia.

Solusi yang ditawarkan, kata Deru, salah satunya mengakomodir tambang rakyat dengan tambang-tambang besar yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). Sebab jika tetap dilarang dan tidak diberikan solusi, maka masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dengan cara sembunyi.

"Kalau tidak diatur begini mereka tetap colong-colongan, lingkungan rusak, keselamatan terancam. Kemarin saja ada sebelas orang meninggal, belum lagi kebakaran, sumur meledak, lebih bahaya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Muara Enim Masito mengatakan, pihaknya berencana mengajukan legalitas tambang rakyat ke Kementerian ESDM dalam waktu dekat. Usulan itu mengingat aspek sosial masyarakat yang sudah belasan bahkan puluhan tahun menambang dan mencari nafkah.

"Kami harap masyarakat bisa beroperasi kembali mengingat banyak masyarakat yang diuntungkan," ujarnya.

Di Muara Enim, kata dia, setidaknya ada dua kecamatan yang terdapat banyak tambang rakyat, yakni di Kecamatan Semende dan Kecamatan Lawang Kidul. Paling tidak ada 6 ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada tambang batubara.

"Belum lagi ada pedagang rumah makan di sana, atau usaha lain. Jadi jalan tengahnya kami harapkan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," pungkasnya.