Gubernur Papua Ancam Laporkan Pegawai KPK Terkait Pencemaran Nama Baik

Rabu, 13 Februari 2019 14:41 Reporter : Ronald
Gubernur Papua Ancam Laporkan Pegawai KPK Terkait Pencemaran Nama Baik Sespri Papua Batal Diperiksa Terkait Dugaan Penganiayaan Petugas KPK. ©2019 Merdeka.com/Ronald

Merdeka.com - Pihak Pemprov Papua tengah menyiapkan barang bukti terkait laporannya terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pencemaran nama baik. Terkait hal itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Dalam kaitan tentang laporan kami terhadap 2 oknum KPK, kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro. Kita sedang mempersiapkan 3 alat bukti," kata Kuasa Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening di Mapolda Metro Jaya, Rabu (13/2).

Kata Roy, ada tiga alat bukti yang dimilikinya. Yaitu tas hitam yang sebelumnya dituding oleh kedua oknum KPK berisi uang, dan beberapa hal yang terkait dengan rapat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/2) lalu.

"Satu, ransel berwarna hitam, itu diminta sebagai alat bukti yang oleh oknum KPK dianggap berisi uang untuk melakukan suap yang padahal pada malam itu sudah dibongkar oleh pak Nuh sebagai Kabag Anggaran, membuka tas itu dan tidak ada uang. Kedua, undangan rapat dari DPRD, dan Ketiga, perihal rapat itu," katanya.

Lebih lanjut Roy juga meminta penyidik juga mengecek handphone kedua pegawai KPK itu. Sebab, pihaknya ingin memastikan apakah kedua pegawai KPK itu ditugaskan untuk menyelidiki Gubernur Papua, Lukas Enembe terkait tindak pidana korupsi atau tidak.

"Kita minta agar telpon 2 orang itu segera diserahkan ke Polda untuk dilakukan audit forensik terhadap percakapan atau dialog persiapan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada Gubernur Papua," pungkas Roy.

Seperti diketahui, Anggota Tim Biro Hukum KPK Indra Mantong Batti bersama dengan penyelidiki KPK Muhamad Gilang Wicaksono melayangkan laporan terkait kasus penganiayaan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, ke Polda Metro Jaya. Laporan itu telah terdaftar sejak Minggu, 3 Februari 2019 pukul 14.30 dan diterima oleh Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Dalam laporan itu juga pihak terlapor yang masih dalam lidik itu dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 211 KUHP dan atau Pasal 212 KUHP. [gil]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini