Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gubernur Kepri Didakwa Terima Gratifikasi Rp4,2 Miliar

Gubernur Kepri Didakwa Terima Gratifikasi Rp4,2 Miliar Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditahan KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Gubernur Kepulauan Riau non aktif Nurdin Basirun didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar atas penerbitan izin prinsip, pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi. Gratifikasi diterima Nurdin sejak 2016-2019.

"Menerima gratifikasi Rp4,2 miliar sejak 2016-2019 atas penerbitan penerbitan izin prinsip, pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi," kata jaksa Asri saat membacakan surat dakwaan Nurdin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (4/12).

Jaksa menyebut penerimaan gratifikasi oleh Nurdin berasal dari pengusaha dan kepala organisasi perangkat daerah. Ini bertentangan dengan Pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut Rincian Gratifikasi dari Pengusaha

1. Hartono alias Akau Rp70 juta dan Rp50 juta atas penerbitan izin prinsip;2. PT Bintan Hotels Rp20 juta atas penerbitan izin prinsip;3. PT Labun Buana Asri Rp20 juta atas penerbitan izin prinsip;4. Damai Grup Eco Wisata Rp50 juta atas izin prinsip;5. PT Barilang Elektrindo Rp70 juta atas izin prinsip;6. PT Marcopolo Shipyard Rp70 juta izin prinsip;7. PT Adventure Glamping Rp70 juta;8. Dua perwakilan perusahaan Rp140 juta;9. Johanes Kreddy Aritonang Rp250 juta proyek pengembangan karimun dan izin prinsip izin reklamasi dan izin reklamasi 2018-2019.

Sementara Rincian Pemberian dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah

1. Kabiro Umum Provinsi Kepri Rp30 juta untuk hari raya 2017;2. Kabag TU Pimpinan Rp30 juta untuk hari raya 2018;3. Biro perjalanan Rp447 juta untuk biaya umroh Nurdin beserta keluarga 2018;4. Biro perjalanan Rp100 juta untuk biaya umroh Pemprov Kepri 2018;5. Rp600 dan juta dari anggaran biro umum Sekretaris Daerah yang belum terserap;6. Rp30 juta untuk hari raya;7. Rp200 juta dari anggaran biro umum Sekda 2019;8. Pemberian rutin dari Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Rp10 juta untuk hari raya;9. Kadis Pekerjaan Umum Rp1 miliar dari fee proyek sejak 2017-2019;10. Kadis Lingkungan Hidup Rp170 juta atas persetujuan tapak;11. Pemberian rutin Rp32 juta dari Sekda atas permintaan Nurdin;12. Kadis Informasi Rp43 juta sejak 2017-2019;13. Kadis Pangan dan Peternakan Rp4,6 juta setiap kegiatan Nurdin;14. Kadis Ketenagakerjaan Rp10 juta untuk bantuan gereja;15. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp9 juta;16. Kadis Kesehatan Rp440 juta sejak 2016-2019;17. Kadis Olahraga Rp59 juta;18. Kadis Penanaman Modal Rp20 juta kegiatan 2017-2018;19. Kadis Pendidikan Rp60 juta untuk kegiatan Nurdin 2018;20. Bantuan rutin dari Kabiro Organisasi dan Korpri Rp2,5 juta tahun 2018;21. Bantuan rutin Kabiro Administrasi sejak 2017-2019 Rp18 juta;22. Bantuan rutin dari Kabiro Layanan Pengadaan sejumlah Rp3 juta sejak 2017-2018;23. Kabiro Kesejahteraan Rp10 juta untuk hari raya;24. Kadis Lingkungan Hidup dan selaku Kepala Biro Humas dan Protokol Rp110 juta pemotongan SP2D 2016-2019;25. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Rp10 juta untuk hari raya 2018;26. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp55 juta;27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp13,4 juta;28. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Rp23 juta;29. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Rp20 juta;30. Kadis Pariwisata Rp100 juta sejak 2017-2019.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi
Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidang Terkait Kasus Gratifikasi

Kasus dugaan gratifikasi tersebut bakal berlanjut di meja hijau setelah tim jaksa KPK menilai unsur pidana telah lengkap.

Baca Selengkapnya
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Ditegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang

Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.

Baca Selengkapnya
Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara & Denda Rp1 Miliar
Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Divonis 10 Tahun Penjara & Denda Rp1 Miliar

Andhi menjadi terdakwa dalam kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

Baca Selengkapnya
Kelakar Ganjar Tak Bisa Beri Sepeda: Takut Disemprit Bawaslu
Kelakar Ganjar Tak Bisa Beri Sepeda: Takut Disemprit Bawaslu

Ganjar menjelaskan aksi bagi-bagi sepeda atau reward sering dilakukannya saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
Sidang Perdana Kasus Gratifikasi SYL Digelar 28 Februari 2024
Sidang Perdana Kasus Gratifikasi SYL Digelar 28 Februari 2024

SYL bakal diadili atas kasus dugaan pemerasan pegawai Kementan dan gratifikasi jabatan senilai Rp44,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Dewas: Pungli Rutan KPK Terjadi Sejak 2018, Petugas Terima Duit Bulanan dari Tahanan
Dewas: Pungli Rutan KPK Terjadi Sejak 2018, Petugas Terima Duit Bulanan dari Tahanan

Para pegawai KPK itu pun dianggap telah memanfaatkan jabatan dan kewenangan termasuk penyalahgunaan pengaruh yang dilakukan.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
KPK Telaah Laporan Dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo
KPK Telaah Laporan Dugaan Gratifikasi Ganjar Pranowo

KPK akan memastikan terlebih dahulu perihal syarat-syarat untuk dilakukan penyelidikan.

Baca Selengkapnya