Gubernur Kalbar Minta Polisi Tak Tolerir Tindak Pemotongan Dana Bantuan Covid-19

Kamis, 28 Mei 2020 22:30 Reporter : Dedi Rahmadi
Gubernur Kalbar Minta Polisi Tak Tolerir Tindak Pemotongan Dana Bantuan Covid-19 Bansos KPM 600 ribu. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk tidak mentolerir pelaku pemotongan dana bantuan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Aparat hukum juga diminta menjalankan mekanisme hukum yang jelas untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang mengorupsi dana bansos selama pandemi ini.

"Sebab tidak boleh ada pemotongan apapun baik hibah provinsi, bansos dan bantuan apapun namanya tidak boleh. Saya tidak akan tolerir dan tanggung jawab pribadi masing-masing, dan saya minta kepada aparat penegak hukum untuk tidak mentolerir hal ini," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis (28/5).

Menurutnya, hal itupun berlaku kepada rumah ibadah yang memberikan kepada dana bantuan. Pihaknya akan mencoret data rumah ibadah atau lembaga yang kedapatan memotong bantuan untuk masyarakat sehingga ke depan, mereka tidak boleh menerima bantuan dalam bentuk apapun lagi.

"Tidak hanya itu kalau dari Dinas, Dinasnya juga saya tindak. Lalu kalau dari lembaga, maka lembaganya juga akan saya blacklist dan pelakunya saya akan serahkan kepada aparat penegak hukum ," tuturnya.

Sutarmidji mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar tidak tahu menahu terkait pemotongan bantuan yang dilakukan oleh satker perhubungan yang terjadi di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, karena bantuan tersebut langsung dari Kementerian Perhubungan serta dikelola langsung oleh Satuan Kerja (Satker).

"Insya Allah kalau untuk bantuan yang langsung ke provinsi tercatat dengan baik dan penyalurannya juga," katanya.

Sutarmidji mengatakan, bantuan yang diberikan melalui jalur Pemprov akan diumumkan melalui media. "Dari mana bantuan tersebut dan bantuannya apa karena pertanggungjawaban publik itu penting," kata Sutarmidji.

Dirinya juga mendukung tindakan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan yang menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat tentang pemotongan bansos apapun dan berapa jumlahnya, serta dalam bentuk apa. Sebab ia menegaskan kondisi seperti ini tidak boleh ada pemotongan apapun dan sebagainya.

"Contoh ada bantuan sembako non tunai dengan nominal Rp200 ribu. Jadi sudah banyak yang sms ke saya bahwa mereka disuruh ambil di toko tertentu yang sudah ditunjuk. Tapi harganya lebih mahal dan lebih murah kalau beli kontan. Hal ini juga salah," katanya.

Selain itu, ia mengaku telah mendengar ada pemotongan bantuan mulai Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. "Kalau ada lima ribu warga, besar juga yang dipotong," kata Sutarmidji.

Sehingga ia meminta kepada seluruh pihak jika ada pembelian atau pemberian bantuan harus jelas. Selain itu pun, ia juga meminta harus jelas mana yang harus dibeli atau yang harus dibantu.

"Saya mau semua jelas dan penyimpangan sebesar apapun tidak akan di tolerir sama sekali. Saya izinkan semuanya untuk di usut saja," katanya. [ded]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Korupsi Bansos
  3. Bansos Corona
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini