Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR M Sarmuji menolak usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) senilai Rp69 juta. Kenaikan angka itu disebut dapat memberatkan calon jemaah haji (CJH).

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu menyebut, usulan kenaikan biaya haji terkesan mendadak dan sangat merugikan umat Islam yang ingin menunaikan rukun Islam ke-5.

"Kita dan Golkar Jatim menolak usulan kenaikan haji. Haji itu sebuah ibadah, jangan sampai memberatkan calon jemaahnya," kata Sarmuji, Sabtu (28/1).

Sarmuji menyebut kenaikan biaya haji ini akan memberatkan para CJH. Bahkan, CJH bisa terancam gagal berangkat karena tidak bisa membayar biaya haji yang sebelumnya hanya Rp39,89 juta kini menjadi Rp69,19 Juta.

"Tak seorang pun calon jemaah haji mengira akan mengalami kenaikan biaya haji menjadi Rp69 juta. Jangan sampai karena kenaikan ini menyebabkan calon jemaah haji yang harusnya berangkat, karena tidak mampu menebus sisa pembayaran, akhirnya tidak bisa berangkat," ungkapnya.

Dia pun mengingatkan bahwa haji merupakan sebuah ibadah, dan sepatutnya pemerintah bisa menekan biaya haji semaksimal mungkin.

Ada beberapa opsi, lanjut Sarmuji yang bisa dipakai pemerintah untuk menekan biaya haji agar CJH tidak terbebani biaya yang tinggi. Semisal terkait fasilitas haji.

"Bisa jadi fasilitas yang mungkin hotelnya bintang 4, dijadikan bintang 3 untuk menekan biaya. Karena haji merupakan sebuah ibadah, di mana tidak semua calon jemaah haji mengutamakan fasilitas, selama layak dan baik itu tidak masalah. Karena yang diutamakan ialah ibadahnya," terangnya.

Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Jember (Kauje) ini juga meminta Kemenag lebih transparan dan membuka rincian terkait biaya haji. Ia juga berharap pemerintah transparan dalam pelaksanaan biaya haji.

"Kami berharap pemerintah transparan dan dapat menekan biaya haji ini semaksimal mungkin. Haji merupakan sebuah ibadah yang diidamkan dan diinginkan semua umat Islam, jangan sampai pemerintah memberatkan kepada calon jemaah haji," tandasnya.