Merdeka.com - Korbid DPP Golkar Melchias Markus Mekeng membantah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada tahun 2017 dibiayai dari duit suap Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Menurut dia, tidak fair jika ada kasus suap melibatkan kader disebut masuk ke partai.

Mekeng juga menegaskan uang Rp 2 miliar itu tidak pernah masuk ke rekening partai. "Mungkin dititipkan ke orang per orang," kata Mekeng, Senin (27/8).

Mekeng menjelaskan segala transaksi keuangan harus melalui rekening partai. Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh kader Golkar yang ingin membantu partai bisa langsung mengirimkan dana ke rekening resmi partai.

"Kalau mau bantu partai kasih ke rekening, jangan individu, biar jelas," tuturnya.

Mekeng melanjutkan, jika keuangan masuk ke rekening partai bisa dipantau secara jelas. Namun, jika di luar rekening partai bisa dianggap dana gelap.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar tak mau diseret-seret ke dalam pusaran suap PLTU Riau-1 yang menyeret dua kadernya sebagai tersangka yakni mantan Wakil Komisi VII DPR Eni Saragih dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai tersangka. Partai berlambang pohon beringin ini menampik kabar adanya aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 dari Eni Saragih sebesar Rp 2 miliar untuk pembiayaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tahun 2017.

"Golkar tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Saudari Eni Saragih untuk Munaslub," ujar Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita seperti dilansir Antara di Jakarta, Senin (27/8).

Selaku Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017, Agus memastikan dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber pendanaan. Ini sekaligus menyanggah pernyataan pengacara Eni Saragih Fadli Nasution yang menyebut adanya aliran dana suap PLTU Riau-1 untuk kebutuhan Munaslub Golkar.

"Pernyataan pengacara itu tidak benar," tegas Agus.