GNPF MUI temui Wiranto minta diperlakukan adil soal aksi 112

Merdeka.com - Ketua Tim Advokat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Kapitra Ampera menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Pertemuan yang berlangsung sejak 09.30 sampai 10.30 WIB ini tidak dijadwalkan dalam agenda harian Menko Polhukam.

Kapitra Ampera mengatakan, keduanya hanya membahas terkait pemerataan kesejahteraan. Kapitra mengingatkan agar tak ada perbedaan perlakuan terhadap warga Indonesia.

"Semua kita ingin damai, diperlakukan sama, harus ada harmonisasi, harus ada kesejahteraan yang sama. Indonesia ini Indonesia kita. Kalau satu dimarjinalkan, satu dibesarkan, itu tidak sejahtera. Itu ketidakadilan namanya," kata Kapitra yang ditemui usai bertemu Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (9/2).

Dalam pertemuan, Kapitra juga menyinggung terkait rencana zikir dan doa bersama pada 11 Februari 2017. Menurutnya, rencana zikir dan doa bersama tidak bisa dianggap sebagai aksi demonstrasi.

"Kita ini, mau beribadah, mau silaturahim, gerak jalan, dan sebagainya. Bukan demo, kalau demo itu kan kesannya melakukan protes atas sesuatu yang kita tidak puas, tidak diapresiasi," ujar dia.

Kendati demikian, Kapitra mengaku belum bisa memastikan apakah zikir dan doa bersama akan tetap dilaksanakan pada Sabtu mendatang atau sebaliknya. Soal penjadwalan, itu kewenangan ulama. Kepada pemerintah, Kapitra menekankan tak bisa melarang zikir dan doa bersama.

"Kita lihat besok. Sesuatu yang tidak melanggar hukum tidak boleh dilarang, tapi sesuatu yang dilarang itu tidak boleh dilakukan," jelasnya.

Di samping itu, dia mengaku Wiranto mengapresiasi aspirasi masyarakat. Kapitra memastikan Wiranto berpegang teguh pada konstitusi dan Undang-Undang.

"Konsep-konsep yang sudah tertuang dalam konstitusi berusaha didukung. Selagi ini ada payung hukum, menjadi kewajiban penyelenggaran negara untuk mewujudkan. Pak Wiranto itu sangat baik, sangat memahami aspirasi masyarakat," jelasnya.

"Penyelenggara negara juga diatur oleh konstitusi dan UU. Nah kalau seluruh komponen negara ini taat pada UU maka harmonisasi terjadi," pungkasnya.