Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengikuti instruksi pemerintah pusat mengenai pelarangan perdagangan thrifting atau baju impor bekas di wilayahnya.

"Atas instruksi presiden dan kementerian, Jawa barat juga melarang peredaran thrifting barang barang baju bekas yang mengganggu ekonomi kita skala mikro ya," kata Ridwan Kamil di Bandung, Selasa (21/3).

Sebagai kepanjangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti setiap kebijakan. Terlebih, kebijakan ini bertujuan melindungi pelaku usaha lokal.

"Saya mendukung apa yang dilaksanakan kementerian perdagangan sehingga ekonomi lokal produksi lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Ridwan Kamil.

Instruksi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menegaskan larangan bisnis tersebut karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

"Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu. Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri," kata Joko Widodo belum lama ini.

Larangan ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, disebutkan bahwa pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beberapa kali melakukan pemusnahan pakaian bekas impor. Beberapa di antaranya dilakukan di dua kota yakni Pekanbaru, Riau dan Mojokerto, Jawa Timur senilai Rp30 miliar.