Merdeka.com - Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani menyambut baik wacana pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK oleh pemerintah. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun.

Selain itu, kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, menjadi momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah mengabdi dalam dunia pendidikan.

Namun, dia mengamati persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK. Oleh karena itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun diangkat jadi PPPK tanpa perlu tes.

"Berita pengangkatan guru honor untuk menjadi PPPK, itu bagus. Tapi prosesnya tidak mudah, ada (yang terkendala) usia, administrasi banyak sekali. Dari satu juta tenaga guru yang ditargetkan baru 550 ribu orang yang daftar,” ujar Muzani usai menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun di SMA Darul Hikam, Kota Bandung, Selasa (21/9).

“Kami minta pengabdian mereka yang (sudah menjadi guru honorer) puluhan tahun itu loloskan lah. Pengabdian itu sudah menjadi lebih dari diharapkan. Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu dan tenaga mereka," sambung dia.

Muzani menyampaikan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bertekad akan meningkatkan sumber daya manusia. Akan tetapi, pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi. Padahal pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk dunia pendidikan karena semua dilakukan cara daring dan online.

"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyai-nya," terang dia.

Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet dan kuota internet. "Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ujarnya.

Dalam kunjungannya itu, Muzani juga menyoroti vaksinasi Covid-19 untuk siswa sekolah yang belum merata di semua daerah. Cakupan baik hanya terjadi di kota besar pulau Jawa. Ia mencontohkan Kota Bandung realisasinya sudah tinggi, di atas 40 persen. Masalah tersebut harus menjadi fokus yang cepat diselesaikan.

“Bergeser ke Lampung baru sekitar belum menyentuh 20 persen, Riau 25 persen. Jadi ini yang saya maksud tujuan pendidikan ini bukan untuk kelompok, tapi untuk semua. Jangan kemudian pandemi menyebabkan disparitas tinggi,” kata dia.

Meski demikian, lanjut dia, perkembangan aktivitas sekolah di tingkat SD hingga SMA sudah sangat baik, meskipun secara terbatas. Ini menjadi momentum penting bagi siswa, khususnya SMA yang momentum pengembangan diri di sekolah terhenti gara-gara pandemi.

“Meskipun (pembelajaran tatap muka) belum 100 persen, keberhasilan tatap muka ini menentukan masa depan indonesia. Mereka yang sekarang belajar (sebagai pelajar) di tahun 2035 sudah masuk usia produktif,” tutup Muzani.