Gerindra minta Bawaslu turun lapangan selidiki penggunaan PKH untuk kampanye

Senin, 2 April 2018 16:48 Reporter : Arif Ardlyanto
KIP dan Gerindra. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Dugaan pelanggaran penggunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) terus menggelinding. Partai Gerindra meminta supaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) turun untuk penyelidikan pasangan calon di lapangan.

"Bawaslu itu harus turun, jangan hanya menunggu hasil laporan. Jangan hanya menunjukkan kinerja yang baik-baik saja," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Abdul Malik kepada Merdeka.com, Senin (2/4).

Malik mengungkapkan, saat ini kabar pemakaian PKH untuk kepentingan salah satu paslon semakin santer terdengar. Namun anehnya tidak ada niatan untuk melakukan tindakan terhadap dugaan penyelewengan itu. Padahal, dalam anggota Bawaslu atau Panwaslu di daerah-daerah juga terdapat aparat dari kejaksaan.

Seharusnya, lanjut dia, mereka bisa turun melakukan penyelidikan layaknya penegak hukum dalam bidang pemilu. Jika proses penegakan hukum dijalankan dengan baik, maka pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum tidak akan terjadi dalam proses kampanye ini.

"Kalau sudah mantan itu harusnya tahu diri. Jangan gunakan PKH sebagai alat untuk kepentingan politik dan mempengaruhi masyarakat," ujarnya.

Malik menuturkan, penggunaan PKH sebagai alat mempengaruhi masyarakat jelas tidak dibenarkan. Hal itu sama dengan memakai fasilitas negara yang tidak menjadi haknya. Bahkan dalam aturan, penggunaan fasilitas negara bagi program pemerintah atau berbentuk fisik dilarang.

Hal itu melanggar pasal 69 huruf H jo 187 ayat c Undang-Undang No 8 tahun 2015 tentang perubahan pertama dalam pilkada. Dalam aturan ini sangat jelas, bahwa menggunakan fasilitas negara sangat dilarang. Dengan kondisi ini, seharusnya Bawaslu bisa kordinasi dengan Panwaslu untuk melakukan tindakan. Mereka harus turun ke lapangan untuk mengetahui fakta yang pasti.

"Semua kan tahu kalau PKH itu program Kementerian Sosial (Kemensos). Jadi kalau sudah tidak menjabat, iya jangan masuk ke situ lagi," beber Ketua KAI Jawa Timur ini.

Seharusnya, kalau sudah memutuskan untuk bersaing dalam pemilihan gubernur (Pilgub). Pasangan calon (Paslon) harus bersaing untuk mengeluarkan program-program selama lima tahun ke depan. Jangan sampai mengandalkan program yang sudah lalu, padahal belum tentu program tersebut hasil dari terobosannya.

Dengan bertarung program, bisa diketahui mana calon yang benar-benar layak untuk dipilih atau calon yang hanya ingin memaksakan kehendaknya. Menurut dia, calon yang sudah maju dalam pemilhan gubernur selama tiga periode dan kalah, dia bukan merupakan kader terbaik melainkan ambisi untuk berkuasa.

"Kalau orang seperti ini biasanya akan menggunakan semua cara untuk kemenangan dirinya," ungkap Advokat senior ini. [hhw]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini