Merdeka.com - Kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo berujung polemik. Kebijakan menaikkan tarif dari yang sebelumnya Rp150.000 menjadi Rp3,7 juta ini mendapat penolakan dari pelaku wisata.

Menilik ke belakang, alasan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar itu didasarkan beberapa pertimbangan.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menuturkan kenaikan tarif untuk menjaga keberlangsungan habitat komodo. Dia tidak ingin binatang purba itu menjadi jinak karena terus diberi makanan. Spesies khas NTT ini harus dibiarkan liar di alamnya.

"Kalau diberikan makanan terus, suatu saat akan datang atau 100 tahun lagi komodo bisa ditarik dan dibawa jalan-jalan seperti anjing. Nanti lama-lama bisa jadi sate," kata Viktor di pertengahan bulan Juli lalu.

Dia lantas membandingkan dengan ikan lele. Menurutnya ikan lele yang juga merupakan binatang purba, kini bisa dikonsumsi karena terus dipelihara dan dikembangbiakkan. "Lele itu kan binatang purba tapi karena dipelihara maka sekarang bisa kita makan. Kita tidak ingin seperti itu," tegasnya.

Viktor mengakui banyak kalangan yang meributkan kenaikan tarif itu dengan alasan tidak mampu. Menurutnya, orang tidak mampu sebaiknya mengurungkan niat ke Pulau Komodo.

"Banyak yang ribut dan tanya 'bagaimana dengan kami yang tidak mampu?' Saya bilang jangan datang tambah lagi, kami sudah banyak, orang NTT banyak yang tidak mampu. Jadi jangan datang tambah lagi," ujarnya.

Sebagai alternatifnya, masyarakat umum maupun wisatawan lokal jika ingin melihat Komodo secara bebas dan murah, dia menyarankan ke Pulau Rinca. Karena di dalam kawasan Pulau Rinca, terdapat 1.300 ekor reptil Komodo.

"Untuk menjaga ekosistem darat maupun laut di dua kawasan itu maka diberlakukan pembatasan kunjungan. Agar bisa meminimalisir pemboman ikan, pencurian makanan Komodo yang nantinya berdampak terhadap ekosistem Komodo," ujarnya.

Viktor menambahkan, hasil riset sejumlah universitas ternama di Indonesia menyebutkan, kekayaan alam di Pulau Komodo dan Pulau Padar, serta perairan sekitar sebesar Rp24 triliun. Sehingga harus dijaga.

"Kalau makin lama dibiarkan akan makin habis kekayaan itu. Kalau tanya saya secara pribadi saya mau seluruhnya di sana ditutup, tapi kan tidak boleh harus diberikan juga kepada masyarakat sehingga bisa melihat Komodo. Cukup lihat Komodo di Pulau Rinca karena di sana ada 1.300 ekor," tambahnya.

Merespons kenaikan tarif tersebut, ratusan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, NTT sempat melakukan aksi unjuk rasa, Senin (18/7).

Warga Komodo bernama Ihsan Abdul Amir yang ikut demonstrasi mengatakan, penolakan dilakukan karena kenaikan tiket ke Pulau Komodo juga akan berpengaruh kepada masyarakat yang bermukim di Pulau Komodo.

"Sejak dulu tidak ada yang membuktikan bahwa banyaknya manusia di Pulau Komodo bisa mengganggu ekosistem Komodo itu sendiri. Warga Pulau Komodo sejak dulu ada sekitar 2.000 orang," katanya, Senin (18/7).

Selain di kantor Bupati, demonstran juga mendatangi kantor Balai Taman Nasional Komodo (TNK). Mereka berharap pemerintah segera membatalkan kenaikan tarif masuk ke Pulau Komodo.

Demo penolakan berlanjut dengan aksi mogok. Asosiasi penyedia dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo sepakat menghentikan pelayanan wisatawan mulai 1 Agustus.

Aksi mogok ini diberlakukan untuk seluruh destinasi wisata di Labuan Bajo. Seluruh jasa pelayanan wisata seperti hotel, restoran, guide, toko souvenir, kapal wisata serta travel agen akan berhenti beroperasi, hingga satu bulan kedepan.

Nota kesepahaman yang ditandatangani seluruh asosiasi pariwisata di Labuan Bajo, Sabtu (30/7) kemarin itu, menyatakan "copot jantung pariwisata".

Salah satu isi nota kesepahaman yang dibacakan oleh Getrudis Naus, anggota Lintas Asosiasi Pelaku Pariwisata dan Individu Pelaku Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, adalah menghentikan semua jenis pelayanan.

"Kami bersepakat untuk menghentikan semua jenis layanan wisata di kepulauan taman nasional dan seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, Mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022 sebagai bentuk aksi protes dan penolakan kami terhadap kebijakan kenaikan harga masuk Taman Nasional Komodo, oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur," katanya membacakan isi kesepahaman.

Kemudian menyadari konsekuensi dari kebijakan kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo, yang dimonopoli PT Flobamor sehingga menyebabkan kemiskinan seluruh pelaku pariwisata, serta masyarakat Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat seluruh Indonesia.

"Kami dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, dalam menyepakati komitmen penghentian semua aktifitas pelayanan jasa pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, yang akan dimulai 1 Agustus besok," jelas Getrudis Naus.

Terkait adanya penolakan tersebut, Viktor berpesan untuk tidak mengganggu kenyamanan para wisatawan karena akan ditindak tegas, sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami Forkopimda, saya sebagai gubernur dan seluruh pimpinan Forkopimda akan mengambil langkah-langkah tegas, jika wisatawan merasa terganggu," tegasnya.

Dampak Kenaikan Tarif Baru

Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT mencatat lebih dari 10 ribu wisatawan domestik dan mancanegara membatalkan kunjungannya ke Labuan Bajo. Ini sebagai dampak kenaikan harga tiket masuk pulau Komodo.

"Jumlahnya tidak pasti tetapi diperkirakan seperti itu jumlahnya, dan itu untuk tiga bulan ke depan, dan paling banyak pada bulan Agustus," kata Ketua Astindo Labuan Bajo, Ignasius Suradin dikutip dari Antara.

Dia mengatakan bahwa salah satu contoh saat ini ada salah satu hotel bintang lima di Labuan Bajo yang kehilangan 600 kamarnya karena wisatawan membatalkan kunjungan mereka.

Belum lagi pembatalan juga dilakukan terhadap travel agen, kapal-kapal dan hotel yang lain,yang jumlahnya sangat banyak.

Pengamanan Polisi

Pengamanan di Labuan Bajo semakin diperketat oleh Kepolisian, seiring gelombang penolakan banyak pihak terhadap kenaikan tarif masuk Pulau Komodo. Ratusan personel Polda NTT dan dari sejumlah Polres di daratan Flores, di-BKO ke Labuan Bajo.

"Polda mengirimkan tambahan anggota untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan," kata Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto kepada wartawan.

Menurut Setyo Budiyanto, ratusan anggota Polda NTT yang dikirim akan membantu tugas pengamanan yang dilakukan anggota Polres Manggarai Barat. Penempatan anggota tambahan ini berlangsung hingga situasi kondusif dan aman.

Dalam aksi mogok massal pada Senin kemarin, tiga orang diamankan polisi. Satu dari tiga orang yang diamankan polisi adalah Ketua Forum Masyarakat Peduli Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat, Rafael Todowera yang ikut dalam aksi mogok tersebut dengan melakukan pungut sampah. Sedangkan dua orang lainnya adalah Louis dan Afandi Wijaya.

Kurang Sosialisasi

Viktor mengakui, pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha maupun wisatawan tentang kenaikan tarif masuk ke dua destinasi tersebut. Hal ini juga yang dianggap menjadi pemicu adanya penolakan dari banyak pihak.

"Kita pokoknya berpikir positif saja, yang pasti kurang sosialisasi baik melalui media sosial, nanti kita juga pasang spanduk-spanduk, reklame dan segala macam untuk menjelaskan kepada para pihak, yang pasti kekurangan itu ada pada pemerintah," kata Viktor.

Hal ini terungkap saat Viktor menggelar rapat bersama Forkopimda. Dia menuturkan pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha maupun wisatawan tentang kenaikan tarif masuk ke dua destinasi tersebut.

Viktor melanjutkan, hasil rapat bersama Forkopimda bersepakat untuk mensosialisasikan kenaikan tarif masuk TN Komodo dan Pulau Padar secara serius, bahwa keduanya menjadi daerah terbatas demi konservasi alam.

Nasib Wisatawan

Aksi mogok tersebut juga berimbas kepada nasib para wisatawan yang sudah datang di Bandara Internasional Komodo. Tidak ada kendaraan travel yang menjemput.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengoperasionalkan kendaraan dinas pelat merah untuk mengatarkan para pelancong.

Sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WITA, terlihat mobil yang disiapkan Pemda lalu lalang mengantar para wisatawan yang tidak mendapatkan tumpangan.

Para petugas Bandara Komodo bersama TNI dan Polri sigap membantu wisatawan yang kebingungan karena kondisi itu. Wisatawan baik dalam dan luar negeri juga terlihat mengantre untuk masuk ke dalam mobil.

"Kami harus di sini antar jemput ke hotel. Ada dua bus dan enam mobil," kata seorang pegawai Pemkab Manggarai Barat Benediktus Suhardi saat membantu wisatawan di Bandara Komodo.

"Kita berusaha menjadi tuan rumah yang baik. Yang membuat orang betah untuk berkali-kali datang ke Labuan Bajo, untuk menikmati pesona di Labuan Bajo," kata Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi.