Merdeka.com - Gemerlap kobaran api obor kilang Minyak Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau berganti menerangi malam kala mentari telah kembali ke peraduan. Api kemerahan yang menari melawan terpaan angin itu seolah menjadi pertanda akan semangat pemerintah yang tak pernah padam meski dalam bayang-bayang pandemi.

Asa yang tersemat terus dijaga dalam mengejar target produksi. Satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 mendatang menjadi impian yang harus dikejar. Sebuah rencana besar untuk mengembalikan kejayaan industri Migas Bumi Pertiwi yang telah lama terpendam.

Semangat kebangkitan industri Migas Indonesia saat ini tengah bergeliat. Bumi Lancang Kuning, Riau, juga akan kembali memainkan peranan penting selama proses kebangkitan tersebut.

Dari Minas, sebuah kecamatan di "Negeri Kesultanan" Kabupaten Siak, banyak hal yang dapat dipetik.

Salah satunya, bahwa bangsa ini memiliki segudang pengalaman dalam mengelola sumber daya alam. Pengalaman yang begitu panjang, bahkan saat Indonesia masih 'Hindia Belanda'.

Lapangan minyak tertua di Bumi Melayu, Minas, pernah menyandang sebagai tambang minyak raksasa di Asia Tenggara.

Bagian dari Blok Rokan itu pertama kali ditemukan oleh geolog asal Amerika Walter Nygren pada 1939 lalu. Lapangan itu menghasilkan produk minyak terbaik yang pernah ada.

Seharusnya tidak ada lagi halangan kala 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dari sektor Migas yang lama agak terabaikan.

Minas adalah salah satu bagian dari Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan dengan potensi cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 2 miliar barel. Angka yang menjanjikan untuk mendukung rencana pemerintah memenuhi kebutuhan energi nasional.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Rokan akan efektif mulai memegang kendali di blok tersebut kurang dari sebulan dari sekarang, 9 Agustus mendatang.

Proses transisi alih kelola dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) sedang berlangsung. Kesuksesan alih kelola WK Rokan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan capaian target lifting yang terus digaungkan pemerintah.

Blok Rokan yang terbentang hingga 6.300 kilometer persegi kini tercatat menyumbang 24 persen produksi minyak mentah nasional. PT pertamina Hulu Rokan (PHR) yang akan mengelolanya per 9 Agustus 2021 mendatang merencanakan akan memaksimalkan dengan eksplorasi dan eksploitasi di samping sumur minyak yang masih berproduksi.

Blok Rokan sendiri berada di Provinsi Riau dan memiliki lima lapangan besar yakni Duri, Minas, Bangko, Balam South, dan Petapahan. Rata-rata produksinya 165.000 barel minyak per hari.

Gubernur Riau, Syamsuar, sumringah bukan main dengan rencana tersebut. Ia bahagia sekaligus bangga ketika Riau akan kembali berperan penting dalam pembangunan bangsa.

Pemprov Riau berharap Blok Rokan akan memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah dan pemenuhan energi nasional.

Sebagai kepala daerah yang lahir dan besar di Bumi Lancang Kuning, Syamsuar pun tak lupa mengingatkan akan hak bagi masyarakat setempat. Ia berharap partisipasi (Participating Interest/ PI) 10 persen Blok Rokan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam terealisasi segera setelah proses transisi.

Saat ini, dua BUMD Riau yakni PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako telah disiapkan untuk melanjutkan tongkat estafet pengelolaah bersama Migas di Bumi Melayu.

"Kami berharap setelah proses transisi selesai dan Blok Rokan dikelola Pertamina, hak pemerintah daerah untuk mengelola PI sebesar 10 persen juga bisa berjalan. Kami sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini," kata Syamsuar.

Tidak kalah penting adalah status dari eks pekerja CPI beserta subkontraktornya. Hak-hak dari pekerja harus menjadi perhatian Pertamina.

Riau, kata Syamsuar kepada merdeka.com, sejatinya memang bumi yang dikaruniai dengan kekayaan sumber daya alam. Selain Migas, Provinsi yang berada di tengah Pulau Andalas tersebut juga ditumbuhi pohon minyak, kelapa sawit.

Hamparan sawit seluas 3,4 juta hektare menjadikan Riau sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Perkebunan tanaman palma itu juga menjadi penyelamat ekonomi kala pandemi masih enggan untuk pergi.

"Kita sebagai masyarakat melayu tentu bangga karena Riau akan kembali memainkan peranan penting untuk ekonomi bangsa, sebagai tulang punggung kebangkitan industri Migas Indonesia," ujarnya.

Penasihat Ahli Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Satya Widya Yudha menyatakan telah menyiapkan sejumlah strategi penting untuk memaksimalkan ladang minyak Blok Rokan.

Di antaranya adalah optimalisasi lapangan, optimalisasi metode waterflood, steamflood serta chemical EOR.

"Memperhatikan potensi yang ada, maka WK Rokan akan tetap menjadi tulang punggung produksi migas nasional dalam kurun waktu yang lama, melalui lapangan existing, optimalisasi lapangan, optimalisasi metode waterflood, steamflood, serta chemical EOR. Jadi wilayah kerja ini juga akan menjadi andalan untuk mendukung target produksi 1 juta barel di tahun 2030," katanya beberapa waktu lalu.

Ia mengakui bahwa langkah untuk mendongkrak lifting minyak nasional dari Blok Rokan merupakan langkah menantang, mengingat badai pandemi Covid-19 masih terus membayangi.

Namun kesulitan tersebut akan menjadi lebih ringan kala aturan yang diambil dapat mentransformasi sektor hulu serta mendatangkan investasi hingga USD250 miliar.

Dalam aturan baru disebutkan jika wilayah kerja eksisting dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi migas nonkonvensional tanpa kontrak baru.

Pemerintah juga akan melaksanakan studi migas nonkonvensional di seluruh wilayah kerja aktif untuk menentukan potensi, lalu melakukan pengeboran produksi.

Sumber minyak nonkonvensional terdiri atas heavy oil atau oil sands dan oil shale, serta sumber gas nonkonvensional yakni tight gas, shale gas, coal bed methane, dan gas hydrate.

Potensi migas nonkonvensional jauh lebih banyak dan beragam ketimbang konvensional. Namun, perkembangan teknologi dan biaya produksi menjadi tantangan untuk mendapatkan migas nonkonvensional yang berkualitas tinggi.

Tantangan teknologi dan biaya produksi dipengaruhi karakter migas nonkonvensional yang memiliki permeabilitas rendah dan viskositas yang tinggi.

Merujuk data Kementerian ESDM, potensi migas nonkonvensional di Indonesia bersumber dari coal bed methane atau gas yang tersimpan di dalam batubara sebesar 453,30 triliun kaki kubik gas (TCF).

Selain itu, terdapat juga potensi shale gas sebanyak 574 TCF. Shale gas merupakan gas yang terperangkap di batu serpih sebagai gas bebas yang mengisi pori-pori atau rekahan atau gas yang tersimpan di fragmen organik.

Sepanjang kuartal I 2021, realisasi lifting minyak bumi tercatat 676.200 barel per hari atau hanya 96 persen dari target APBN 2021 sebesar 705.000 BOPD.

Sementara itu, realisasi lifting gas bumi tercatat 5,53 miliar standar kaki kubik per hari atau 98,2 persen dari target APBN 5,63 BSCFD.

Agresif Pecahkan Rekor

SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama dengan didukung kementerian dan lembaga lainnya mulai tahun ini akan tancap gas mewujudkan produksi satu juta barel minyak per hari pada 2030 melalui pengeboran yang agresif.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan apabila target 2030 tercapai, maka sektor hulu migas akan mencatat rekor produksi migas terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Menurut dia, pencapaian produksi satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 itu setara 3,2 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

Puncak produksi sebelumnya terjadi pada 1998 sebesar 2,9 juta BOEPD. Dwi mengatakan pencapaian produksi pada 2030 itu juga akan menjadi tahapan penting untuk memenuhi kebutuhan migas sesuai rencana umum energi nasional (RUEN) pada 2050.

Dalam RUEN, pada 2050 kebutuhan minyak diproyeksikan meningkat menjadi 3,97 juta BOPD dan gas 26 BSCFD.

Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Suardin menyampaikan, pengeboran menjadi kunci penambahan produksi dan cadangan migas di Indonesia. Ke depan, jumlah sumur yang dibor akan terus ditingkatkan 20-30 persen per tahun.

"Harapannya, pada 2025 sampai 2030 jumlah sumur yang dibor sekitar 1.000-1.100 sumur per tahun," katanya.

Ia optimistis karena potensi peningkatan produksi masih banyak. Dari 128 cekungan, baru 20 cekungan diproduksi dan 68 cekungan belum dieksplorasi.

Para investor juga siap meningkatkan investasi di Indonesia jika mendapatkan insentif dan stimulus yang tepat.

Jaffee mengatakan realisasi pengeboran sumur pengembangan pada 2020 sebanyak 268 sumur. Pada 2021, SKK Migas mendorong pengeboran meningkat menjadi 616 sumur pengembangan.

"Untuk kegiatan workover ditargetkan sebanyak 615 sumur dan well service juga meningkat menjadi 26.431 sumur," kata Jaffee.

Lifting minyak pada 2021 ditargetkan 705.000 BOPD dan gas 5,6 BSCFD. Untuk mencapai itu, Indonesia membutuhkan investasi 250 miliar dolar AS (Rp3.528 triliun) atau 25 miliar dolar (Rp352 triliun) per tahun.

"Investasi ini mutlak dibutuhkan hulu migas untuk melakukan kegiatan eksplorasi, pengembangan, maupun produksi. Oleh karena itu, pada saat yang sama kami juga membutuhkan kepastian berusaha bagi investor," katanya.

Dwi juga mengatakan SKK Migas telah menyiapkan empat strategi untuk mengejar target produksi tersebut. Yakni, mempertahankan produksi-produksi yang sudah ada; percepatan sumber daya menjadi produksi; penerapan enhanced oil recovery (EOR); dan kegiatan eksplorasi yang masif.

"Keempat strategi tersebut saling terkait, sehingga semuanya harus memenuhi target yang ditetapkan," katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah membuat beberapa kebijakan antara lain penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri, pelonggaran perpajakan dan fleksibilitas sistem fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi migas, serta meningkatkan keekonomian pengembangan lapangan.

Kementerian ESDM juga telah mengurangi ketidakpastian investasi dengan penyederhanaan perizinan, penyediaan dan keterbukaan data, dan integrasi hulu-hilir serta stimulus fiskal.

"Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil untuk negara, tetapi lebih mendorong proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif beberapa plan of development (POD) yang dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor," ujar Arifin.