Gelar RDP, Komisi XI DPR gandeng penegak hukum bahas RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Rapat yang dimulai pukul 14.30 WIB ini membahas soal RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
"Memang mencoba untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari semua kalangan yang berkepentingan, mendatangkan para pengusaha, Apindo, Hipmi sebagai yang berkepentingan ada namanya RUU Pengampunan Pajak dan juga mengundang pakar yang pro dan kontra dan juga perguruan tinggi," ujar Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Supit menegaskan, rapat dengar pendapat ini perlu dilakukan untuk mematangkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Dengan harapan nantinya Undang-Undang ini lebih komprehensif.
"Kami juga harus mendengar pandangan hukum, kami baru mau mendengar dari semua pihak, kami tidak mau disalahkan dalam hal ini," jelas dia.
Politikus Golkar itu menjanjikan akan berupaya menyelesaikan pembahasan RUU Tax Amnesty secepat mungkin. Targetnya, pembahasan RUU Tax Amnesty selesai sebelum pembahasan APBN Perubahan.
"Kami juga berusaha untuk mengejar momentum RUU Tax Amnesty. Jika terlalu lama, maka oknum tersebut dapat mencari cara agar uang mereka tidak bisa kembali ke Indonesia," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaPerludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaAda 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca Selengkapnya