Gelar perkara kasus BG, Bareskrim tunggu koordinasi dengan KPK
Merdeka.com - Bareskrim Polri belum juga melakukan gelar perkara terbuka terkait kasus yang menjerat Komjen Budi Gunawan. Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan KPK, sebagai lembaga yang sebelumnya memproses kasus dugaan rekening gendut oleh perwira tinggi yang kini menjabat wakapolri itu.
"Mengenai gelar perkara Budi Gunawan, kita koordinasi terus dengan pihak yang punya kompetensi soal itu. Kita akan minta pendapat dari KPK," ujar Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (28/4).
"Kita akan tanyakan berkas itu. Kenapa ini, kenapa itu. Yang kita terima apakah ini dianggap bla bla bla dan lain sebagainya. Pakai alat bukti dong, tidak boleh per orangan. Alat bukti kita apa, kita baru koordinasi dengan KPK," katanya menambahkan.
Saat ditanya kapan koordinasi dengan KPK akan dilakukan, Budi Waseso mengaku belum memastikan kapan hal itu akan dilaksanakan oleh pihaknya. Dia hanya mengatakan tidak akan mengambil prosedur yang berbelit-belit, dalam menjalin koordinasi mengenai gelar perkara tersebut bersama KPK.
Dia juga berharap, dengan koordinasi ini pihaknya bisa mendapatkan kejelasan, guna menindaklanjuti proses gelar perkara kasus Budi Gunawan, yang telah didisposisikan oleh Kejaksaan Agung kepada Bareskrim Mabes Polri.
"Belum bisa dipastikan, karena kita ingin ini selesai sampai tuntas. Lanjut atau tidak ke tindakan penyidikan, kita tak tahu. Masalah koordinasinya bagaimana, tidak perlu diundang ke sini atau saya ke sana. Kan bisa petugas saya yang ke sana. Koordinasi bisa langsung," ujar Budi Waseso.
"Harapan saya, KPK akan berikan penjelasan ke kita. Jika penjelasan terpenuhi dan menjawab maka kita lihat nanti," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaJokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua
Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu
Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaBawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnya