Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gelar perkara kasus BG, Bareskrim tunggu koordinasi dengan KPK

Gelar perkara kasus BG, Bareskrim tunggu koordinasi dengan KPK Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Bareskrim Polri belum juga melakukan gelar perkara terbuka terkait kasus yang menjerat Komjen Budi Gunawan. Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan KPK, sebagai lembaga yang sebelumnya memproses kasus dugaan rekening gendut oleh perwira tinggi yang kini menjabat wakapolri itu.

"Mengenai gelar perkara Budi Gunawan, kita koordinasi terus dengan pihak yang punya kompetensi soal itu. Kita akan minta pendapat dari KPK," ujar Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (28/4).

"Kita akan tanyakan berkas itu. Kenapa ini, kenapa itu. Yang kita terima apakah ini dianggap bla bla bla dan lain sebagainya. Pakai alat bukti dong, tidak boleh per orangan. Alat bukti kita apa, kita baru koordinasi dengan KPK," katanya menambahkan.

Saat ditanya kapan koordinasi dengan KPK akan dilakukan, Budi Waseso mengaku belum memastikan kapan hal itu akan dilaksanakan oleh pihaknya. Dia hanya mengatakan tidak akan mengambil prosedur yang berbelit-belit, dalam menjalin koordinasi mengenai gelar perkara tersebut bersama KPK.

Dia juga berharap, dengan koordinasi ini pihaknya bisa mendapatkan kejelasan, guna menindaklanjuti proses gelar perkara kasus Budi Gunawan, yang telah didisposisikan oleh Kejaksaan Agung kepada Bareskrim Mabes Polri.

"Belum bisa dipastikan, karena kita ingin ini selesai sampai tuntas. Lanjut atau tidak ke tindakan penyidikan, kita tak tahu. Masalah koordinasinya bagaimana, tidak perlu diundang ke sini atau saya ke sana. Kan bisa petugas saya yang ke sana. Koordinasi bisa langsung," ujar Budi Waseso.

"Harapan saya, KPK akan berikan penjelasan ke kita. Jika penjelasan terpenuhi dan menjawab maka kita lihat nanti," pungkasnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Di Sidang MK, Bawaslu Klaim Tak Temukan Pelanggaran Jokowi Bagi-Bagi Bansos di Jateng

Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua

Jokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua

Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu

Bawaslu Nyatakan Prabowo Langgar Undang-Undang Saat Kampanye di Bengkulu

Bawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya