Gayus Lumbuun khawatir masyarakat tak percaya peradilan lagi

Rabu, 25 Mei 2016 04:19 Reporter : Darmadi Sasongko
Gayus Lumbuun khawatir masyarakat tak percaya peradilan lagi Gayus Lumbuun. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Hakim Agung Topane Gayus Lumbuun menyebut dengan istilah turbulensi peradilan untuk menggambarkan kondisi karut marut lembaga peradilan di Indonesia sekarang ini. Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) atas Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang, Bengkulu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beberapa kali terjadi dan terulang-rulang terus. Kondisi ini merupakan kejadian yang luar biasa, dalam beberapa kesempatan saya menyebut sebagai turbulensi peradilan," kata Gayus Lumbuun di Malang, Jawa Timur, Selasa (24/5) malam.

Gayus melihat kondisi yang memprihatinkan atas kejadian dua hari lalu di Bengkulu, dan marak pula di mana-mana. Bahkan kemudian menyangkut pula para pejabat di Mahkamah Agung (MA), ada pejabat MA dan hakim agung yang terkait.

Turbulensi ini, kata Gayus, sebagai suatu gambaran kekacauan dan hiruk pikuk kondisi peradilan. Istilah itu sejajar dengan istilah turbulensi ekonomi dan turbulensi politik.

Orang sudah kehilangan kenyamanan dalam mengharapkan keamanan dan ketertiban dari para penegak hukum yang seharusnya berperan dan menjaga. Tetapi ternyata penegak hukum bermain-main dengan memperjualbelikan wewenangnya.

"Kondisi itu yang sekarang ini terjadi. Kalau ini dibiarkan, publik tidak akan percaya lagi pada hukum dan pengadilan, sebagai organisasi negara," katanya.

Mantan politikus PDIP ini mengkhawatirkan, orang akan menyelesaikan persoalan secara pribadi-pribadi karena tidak percaya pada peradilan. Orang kemudian menyebut kondisi itu sebagai street justice atau keadilan jalanan. "Kalau ini terjadi, berbahaya," katanya.

Gayus menegaskan, lembaga tertinggi yang harus bertanggung jawab membenahi atas keadaan tersebut adalah Mahkamah Agung. Sebagai Hakim Agung, dirinya prihatin melihat persoalan sehingga sejak awal selalu menyuarakan segara dilakukan perbaikan.

"Hal yang saya lihat adalah ketidakterbukaan lembaga ini. Baik keluar maupun pada internalnya. Ini hal yang aneh yang bisa diketahui. Kepada lembaga internalnya pun, lembaga ini tidak terbuka, kebijakan strategis itu tidak pernah terbuka," katanya.

KPK pada Senin (23/5) siang melakukan OTT terhadap Kepala Pengadilan Negeri Kepahiang, Janner Purba (55), yang juga hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Statusnya resmi menjadi tersangka karena menerima uang suap dari terdakwa korupsi Rumah Sakit Muhamad Yamin di rumah dinasnya.

KPK berhasil mengamankan uang suap Rp 150 juta, diduga untuk mempengaruhi vonis hakim agar terdakwa bisa bebas. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. KPK Tangkap Hakim
  3. Malang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini