Gaya Hidup Pejabat Jadi Sorotan, Alasan Jokowi Larang Buka Puasa Bersama

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung meluruskan larang Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal buka puasa bersama selama Ramadan 2023. Menurut Pramono, arahan itu tidak berlaku untuk masyarakat umum.
Pramono mengatakan, aturan tersebut berlaku khusus penyelenggara negara. Misalnya, para menteri dan kepala lembaga pemerintah.
"Pertama bahwa buka puasa itu arahan presiden hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Hal ini tidak berlaku kepada masyarakat umum, dengan demikian masyarakat umum masih bisa menyelenggarakan bukber," kata Pramono dalam siaran video diterima, Kamis (23/3).
Pramono beralasan, kebijakan terkait dikeluarkan kepala negara, sebab aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan sangat tajam dari masyarakat soal gaya hidup.
Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk berbuka puasa dengan pola hidup sederhana dengan tidak melakukan atau mengundang para pejabat saat momentum berbuka puasa.
"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu dicontohkan presiden itu acuan yang utama," tutup Pramono.
Sebelumnya diberitakan, Presiden meminta penyelenggara negara meniadakan kegiatan buka bersama atau bukber selama Bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan, karena konsen pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H ditiadakan," kata Presiden melalui surat tertanggal 21 Maret 2023 seperti dikutip Kamis (23/3).
Jokowi meminta, arahan diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti kepada gubernur, bupati dan walikota. Selain itu, surat ini juga ditembuskan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala badan/lembaga.
"Agar saudara mematuhi arahan presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tegas surat tersebut.
Sebagai informasi, surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden sebagai laporan dan wakil presiden.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Kampanye Perdana, Prabowo Joget Gemoy hingga Puji Jasa Jokowi dan SBY
Khusus Jokowi, Prabowo melihat bahwa sosoknya sangat mencintai Rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya

Bolehkah KPU Boleh Ubah Format Debat Capres Cawapres?
Bolehkah KPU Boleh Ubah Format Debat Capres Cawapres?
Baca Selengkapnya

Menengok Aturan Main Debat Capres-Cawapres yang Dimulai Sejak Tahun 2004
Format debat beberapa kali terjadi perubahan sejak digelar pertama kali pada Pilpres 2004.
Baca Selengkapnya

Jokowi Pamer Deforestasi Indonesia Terendah 20 Tahun Terakhir di KTT Iklim COP28
Jokowi menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menurunkan emisi karbon
Baca Selengkapnya

Lukisan Misterius Sosok Alien Berkepala Raksasa Ditemukan di Gua Kuno, Digambar dengan Pigmen Merah
Pada 2018, kelompok ahli arkeologi menemukan 52 tempat perlindungan dari batu di situs Amak’hee 4 di Tanzania. Tempat ini dilukis dengan seni cadas.
Baca Selengkapnya

2 Desember 2020: Penghapusan Ganja dari Daftar Obat Terlarang Oleh WHO
Ganja mengalami penurunan klasifikasi dari obat terlarang untuk lebih dimanfaatkan secara medis.
Baca Selengkapnya

FBI Pasang Tampang Hacker Buronan Dunia, Mayoritas Berwajah Asia dan Timur Tengah
Data ini berdasarkan keterangan publik dari Federal Bureau of Investigation (FBI).
Baca Selengkapnya

Kenali Ragam Kursi di Kelas Pesawat, Mana yang Paling Cocok untuk Bepergian?
Kelas ekonomi sebenarnya juga memiliki klasifikasi yang memiliki keunggulan dibandingkan kelas ekonomi biasa.
Baca Selengkapnya

Hasil Investigasi Ungkap 'Pabrik Pembunuhan Massal' Israel, Sengaja Targetkan Warga Sipil di Gaza
Temuan ini berasal dari investigasi majalah +972 Magazine dan Local Call bersumber dari wawancara dengan tujuh anggota intelijen Israel.
Baca Selengkapnya

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya

Kata Ketum Golkar soal Kabar Jokowi Minta KPK Setop Kasus Setya Novanto
Airlangga menegaskan, jika Partai Golkar menjadi korban atas kasus e-KTP.
Baca Selengkapnya