Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung meluruskan larang Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal buka puasa bersama selama Ramadan 2023. Menurut Pramono, arahan itu tidak berlaku untuk masyarakat umum.
Pramono mengatakan, aturan tersebut berlaku khusus penyelenggara negara. Misalnya, para menteri dan kepala lembaga pemerintah.
"Pertama bahwa buka puasa itu arahan presiden hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah. Hal ini tidak berlaku kepada masyarakat umum, dengan demikian masyarakat umum masih bisa menyelenggarakan bukber," kata Pramono dalam siaran video diterima, Kamis (23/3).
Pramono beralasan, kebijakan terkait dikeluarkan kepala negara, sebab aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan sangat tajam dari masyarakat soal gaya hidup.
Oleh karenanya, Jokowi meminta kepada jajarannya untuk berbuka puasa dengan pola hidup sederhana dengan tidak melakukan atau mengundang para pejabat saat momentum berbuka puasa.
"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu dicontohkan presiden itu acuan yang utama," tutup Pramono.
Advertisement
Sebelumnya diberitakan, Presiden meminta penyelenggara negara meniadakan kegiatan buka bersama atau bukber selama Bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan, karena konsen pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadhan 1444 H ditiadakan," kata Presiden melalui surat tertanggal 21 Maret 2023 seperti dikutip Kamis (23/3).
Jokowi meminta, arahan diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti kepada gubernur, bupati dan walikota. Selain itu, surat ini juga ditembuskan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala badan/lembaga.
"Agar saudara mematuhi arahan presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tegas surat tersebut.
Sebagai informasi, surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden sebagai laporan dan wakil presiden.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com [rnd]
Baca juga:
MenPANRB: Pejabat dan ASN Wajib Patuhi Peniadaan Buka Bersama
Khawatir Tuai Polemik, Yusril Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama
PAN Bela Jokowi: Larangan Buka Puasa Bersama untuk Pejabat Bukan Masyarakat
Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama karena Covid-19, PPP Singgung Kegiatan Besar
Berburu Takjil di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Lokasi Favorit Pekerja Beli Menu Berbuka
Buka Puasa Bersama di Masjid Istiqlal, 3.000 Porsi Disediakan untuk Jemaah
Advertisement
Romahurmuziy: PPP dan PDIP Bahas Cawapres Ganjar pada Juli
Sekitar 47 Menit yang laluIbu dan Pacarnya Sundut Rokok Anak Kandung Gara-Gara Dagangan Tak Habis
Sekitar 1 Jam yang laluKisah Prajurit TNI Bikin Musala dari Gaji dan Mengajar TPQ
Sekitar 3 Jam yang laluBegini Pesan Menohok Jenderal Bintang Dua ke Bintara Polisi Baru
Sekitar 4 Jam yang laluNasDem Minta Tim Delapan Koalisi Perubahan Tahan Diri Ungkap Cawapres Anies
Sekitar 7 Jam yang laluJemaah Haji Puji Rasa Makanan, Berharap Menu Lansia Dibedakan
Sekitar 7 Jam yang laluTergelincir akibat Jalan Licin, Ibu Rumah Tangga Tewas Terlindas Truk di Bekasi
Sekitar 8 Jam yang laluDukung Wisata Sindoro-Sumbing, Ganjar Minta Kekurangan Jembatan Keseneng Dituntaskan
Sekitar 9 Jam yang laluSaat Menteri Jokowi Boyong 100 Investor Singapura Lihat Langsung IKN
Sekitar 9 Jam yang laluLarang Transaksi Kripto, Gubernur Bali Tak Khawatir Kunjungan Wisman Turun
Sekitar 9 Jam yang laluKode Sandiaga Ingin jadi Cawapres Ganjar
Sekitar 9 Jam yang laluModus Penipuan Tiket Coldplay: Tawarkan Jasa Titip dan Mengaku Punya Orang Dalam
Sekitar 10 Jam yang laluBegini Pesan Menohok Jenderal Bintang Dua ke Bintara Polisi Baru
Sekitar 4 Jam yang laluDuga Ada Kejanggalan, Keluarga Minta Kasus Tewasnya Bripka AS Ditarik ke Bareskrim
Sekitar 11 Jam yang laluKorban Penipuan Tiket Konser Coldplay Bertambah, Polda Metro Buru Pelaku
Sekitar 11 Jam yang laluLong Weekend, Polisi Terapkan Ganjil Genap di Jalur Puncak Bogor
Sekitar 20 Jam yang laluTerang-terangan Mahfud MD Sebut Ada Pejabat Bekingi Mafia, Singgung Rafael & Sambo
Sekitar 1 Hari yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 2 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 1 Minggu yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 1 Minggu yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 1 Minggu yang laluFerdy Sambo, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf Ajukan Kasasi ke MA
Sekitar 1 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluSudin KPKP Jakarta Selatan Gelar Vaksin Rabies Gratis untuk Cegah Penyakit Menular
Sekitar 1 Hari yang laluIndonesia Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalent untuk Nigeria, Nilainya Rp30 Miliar
Sekitar 3 Hari yang laluTyronne Del Pino Gabung, Ini Harapan Beckham Putra untuk Persib
Sekitar 3 Jam yang laluAdvertisement
Advertisement
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami