Gara-gara dana DKI mengendap, Jokowi kritik Ahok di depan publik

Jumat, 5 Agustus 2016 08:00 Reporter : Mardani
Jokowi-Ahok dan para istri. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) dikenal publik memiliki kedekatan. Sejak Jokowi masih menjadi Gubernur DKI dan Ahok menjadi Wakilnya hingga sekarang Jokowi menjadi presiden, keduanya masih dekat, akrab dan hampir tak pernah saling mengkritik.

Namun, kemarin Jokowi mengkritik Ahok karena dinilai lambat mencairkan atau menggunakan dana APBD. Padahal, penyerapan anggaran daerah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pak Ahok, duitnya memang banyak tapi nyimpannya juga banyak. Masih ada Rp 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).

Diketahui, DKI berada di peringkat pertama dengan dana APBD Rp 13,9 T masih mengendap. Disusul Jawa Barat (Rp 8 triliun) di peringkat kedua, Jawa Timur (Rp 3,95 triliun) di peringkat ketiga, dan sejumlah daerah lainnya.

Namun demikian, Jokowi mengakui, banyaknya dana daerah yang masih mengendap tak hanya terjadi di DKI Jakarta.

Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah, tak hanya Ahok, untuk segera atau mempercepat pencairan dana APBD. Sebab, uang itu akan beredar, menambah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota, dan provinsi.

Jokowi menjelaskan pada Mei 2016 lalu, uang mengendap yang ada di APBD kabupaten/kota dan provinsi secara keseluruhan masih ada sebesar Rp 246 triliun. Sedangkan pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun.

"Uang Rp 264 triliun itu besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, pertumbuhan ekonomi kita akan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak ibu Gubernur, Bupati maupun Walikota. Ini keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Stop. Harus segera dikeluarkan," jelasnya.

Menanggapi kritikan Jokowi, Ahok pun angkat bicara. Ahok berdalih dana APBD Rp 13,9 triliun yang mengendap di bank tersebut sengaja disiapkan buat membayar proyek yang akan berjalan.

"Soal serapan anggaran mesti dibaca. Sekarang proyek-proyek kami kan baru mulai kerja, kamu mau enggak bayar orang duluan sebelum mulai kerja?" katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/8).

Ahok menjelaskan, Presiden Jokowi telah melakukan komunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur kas Pemprov DKI. Sebab, Jakarta selalu mendapatkan bagi hasil pajak yang paling besar jika dana ini ditahan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain.

"Nah duit hasil pajak DKI itu kalau daerah bisa serap bagus dia bagi hasil ke kita ditahan. Kan DKI bangun proyek nih rusun-rusun, bayar kontraknya kan pasti di April-Mei. Nah duit ininya dipinjem dulu daerah lain," terangnya.

[sho]

Topik berita Terkait:
  1. Presiden Jokowi
  2. Ahok
  3. APBD DKI
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.