Merdeka.com - Para nelayan menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait polemik penggunaan alat tangkap cantrang. Mereka mengeluhkan pelarangan penggunaan alat cantrang yang diberlakukan sejak enam bulan lalu namun tanpa disertai imbauan tertulis.

Rasmidi Waluyo, salah seorang nelayan Pati meminta Ganjar Pranowo untuk memberi perlindungan kepada nelayan agar bisa melaut tanpa ada rasa khawatir.

"Terutama ketika melaut di luar perairan Jateng," keluh Sulawi, nahkoda kapal cantrang asal Juwana, Pati saat berdialog dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Kantor Kecamatan Juwana, Kamis (19/1).

Menurut Rasmidi, saat ini sudah banyak nelayan Jateng yang ditangkap keamanan laut di kawasan Kaltim, Kalsel, Kalbar, hingga Makassar. "Bahkan salah seorang teman kami baru saja di penjara tiga bulan di Banjarmasin karena masalah ini," ungkapnya.

Rasmidi mengaku jika pelanggaran kawasan perairan itu tergolong tanpa disengaja karena nelayan memang tidak tahu di mana batas zona perairan Jateng dan Kalimantan. "Jika sudah tertangkap, petugas menyita ikan yang sudah ditangkap kapal tersebut. Ikan hilang, masih ditambah denda ratusan juta rupiah," akunya.

Menanggapi itu, Ganjar mengatakan, akan mengomunikasikan keluhan nelayan itu kepada unsur keamanan laut, khususnya di wilayah laut Jawa dan Kalimantan. "Solusi lain, harus ada pelatihan menyeluruh, khusus pengetahuan batas-batas perairan agar nelayan tak lagi berurusan dengan unsur keamanan," ujarnya.

Bahkan, Ganjar mengaku sanggup untuk berkomunikasi dengan Kapolri Jendral Tito Karnavian dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) terkait kesulitan nelayan Jateng melaut di perairan Indonesia sendiri.

"Nanti saya tak telponnya Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) dan Kepala Staf Angkatan Laut serta unsur terkait. Karena ironis, kita kesulitan melaut di negeri sendiri," tandasnya.‎

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Propinsi Jateng, Lalu M Syafriadi mengungkapkan pada awal Januari 2017 ini, sebanyak 21 nelayan yang ditangkapi di luar Perairan Jawa. "Dari datanya, sejak awal 2017 ini, sudah ada 21 nelayan yang ditangkap di luar daerah. Rinciannya, 13 kapal di Sumsel, 5 kapal di Makassar, dan 3 kapal di Banjarmasin," terangnya.

Lalu meminta agar semua kapal yang mencari ikan di wilayah Laut Jawa, dilengkapi dengan GPS. "Ketika ditangkap, nahkoda langsung mengunci GPS tersebut agar bisa digunakan sebagai bukti bahwa nelayan tidak melanggar perbatasan," jelasnya.

Lalu mengakui jika sampai saat ini banyak persoalan tekait ditangkapinya belayan tersebut oleh aparat. "Mereka bilang pelanggaran zona tersebut karena sedang berlindung dari badai. Jadi agak masuk sedikit ke perbatasan. Toh saat itu sedang off atau tidak menebar jaring," ungkapnya.

Untuk itu, Lalu menyatakan sampai saat ini terus berkoordinasi dengan provinsi lain. Terutama dengan provinsi yang menangkap nelayan asal Jateng. "Kami tetap memikirkan nasib nelayan yang ditangkap. Saya sebagai kepala DKP Jateng, meminta provinsi yang menangkap agar menghadirkan saksi ahli untuk mendudukkan perkara secara benar," pungkasnya.