Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap salah satu agenda dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte adalah meminta kuota kenaikan haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Filipina dialihkan ke Indonesia.

Ganjar menilai sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat layak sekali untuk mendapatkan jatah kuota haji negara Filipina yang sampai saat ini masih tersisa banyak.

"Sangat, sangat (layak). Kita the bigest moslem country, negara Islam terbesar yang rakyatnya semua merindukan bisa pergi ke tanah suci. Semua. Itu semua surat dibaca. Indonesia sangat layak, sangat, sangat untuk mendapatkan prioritas. Sangat-sangat layak. Indonesia negara muslim terbesar di dunia yang paling peace," tegas Ganjar usai menjadi pembicara di Kuliah Umum Sekolah Jurnalistik PWI Jateng dan Fakultas Hukum Unisulla di Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (9/9).

Ganjar tidak bisa menyalahkan warga muslim Indonesia yang berupaya keras menunaikan ibadah haji sehingga harus melalui negara lain seperti Filipina. Maka, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Presiden Filipina adalah momen yang bagus untuk membicarakan aturan yang jelas pasca terungkapnya kasus haji berpaspor Filipina itu.

"Sama sebenarnya kasus haji kan ya enggak salah juga kan. Karena ada orang yang mendaftar ya oke gitu. Nah sekarang kita mesti membuat aturan yang lebih jelas," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

"Kalau sekarang kita tidak memperbolehkan maka dengan kerjasama soal haji kalau ada orang warga negara Indonesia tidak berpaspor Indonesia tolong ditolak dong. Atau tolong laporkan ke kedutaan kami yang ada di Filipina dong. Sehingga nantinya negara bisa melakukan kontrol dan advokasi. Kalau enggak ini kan kasihan kan," ungkapnya.

Ganjar meminta pertemuan Jokowi dan Duterte sekaligus sebagai ajang mengkoreksi persoalan, salah satunya adalah persoalan haji. Selain meminta jatah kuota haji dari Filipina, Ganjar juga meminta Presiden Jokowi kalau perlu menemui Raja Arab Saudi untuk menambah kuota haji.

"Maka berhentinya soal hajinya atau tidak berhenti di antara Indonesia dan Filipina tapi Indonesia sebagai the bigest muslim country mustinya saya menyarankan, Presiden (Jokowi) ketemu dengan Raja (Arab Saudi)," katanya.

Ganjar memuji tindakan Jokowi untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina. Selain melakukan pembicaraan antar negara juga bisa menghasilkan kebijakan di antara dua negara untuk mengantisipasi persoalan yang muncul ke depan.

"Sebenarnya betul, tindakan Pak Presiden sudah sangat tepat karena antar orang nomor satu berbicara. Dan ini akan bisa diturunkan dalam sebuah kebijakan kenegaraan. Publik policy yang bisa diberikan sehingga apa yang terjadi di Filipina dan apa yang terjadi di Indonesia bagaimana proyeksi ini ke depan," terangnya.

Ganjar berharap kerjasama ini tidak hanya dalam persoalan kasus naik haji saja melainkan juga persoalan lain seperti persoalan di bidang keamanan dan kerjasama militer.

"Apakah ini akan berlanjut? Apakah ini laten? Maka setelah ada keputusan, kalau perlu ada kerjasama antara kedua negara. Sehingga saling melindungi antar kedua negara ini. Sehingga apakah itu dari sisi anggaran akan disiapkan. Dari segi kekuatan militer. Dari sisi teori-teori pengamanan, konsep pengamanan musti dilakukan. Maka dua negara ini akan lebih baik dalam melindungi rakyat masing-masing, sehingga tidak ada korban-korban yang jatuh nantinya," pungkasnya.