Gandeng PPKD, Kemenkumham Beri Pelatihan MTU ke Puluhan Napi Lapas Narkotika
Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menggandeng Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat. Guna memberikan pelatihan Mobile Training Unit (MTU) bagi 30 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Kepala PPKD Jakarta Barat, Kepala PPKD Jakarta Timur, perwakilan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Marselina Budiningsih mengatakan kegiatan ini untuk memberikan kemandirian terhadap warga binaan selepas dari menjalani masa tahanan.
"Melalui kegiatan hari ini, kami bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat, mencoba untuk memberikan pelatihan kemandirian, agar warga binaan Lapas Narkotika Jakarta mampu menjadi SDM yang unggul dalam persaingan di era global," katanya Lapas Narkotika.
Pelatihan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Andri Yansyah didampingi oleh Kepala PPKD Jakarta Barat dan PPKD Jakarta Timur.
"Kepala Dinas memberikan kemudahan dalam proses upgrading pelatihan MTU bagi Warga Binaan yang telah bebas apabila mendaftar dengan jalur reguler dipastikan untuk diterima," ucap Andri.
Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan langsung di area branggang sport center Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang berlangsung selama 20 hari kerja mulai tanggal 14 Maret – 13 April 2023 .
Adapun jenis kegiatan pelatihan yang ada adalah Mobile Training Unit (MTU) Teknik Las Listrik, Teknik Sepeda Motor, dan Teknik Komputer.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementan terus menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan.
Baca SelengkapnyaPlt Ketum PPP Muhamad Mardiono memaparkan program 17 juta lapangan kerja Ganjar-Mahfud kepada milenial Papua.
Baca SelengkapnyaPemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaProgram bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPenangkapan di beberapa tampat baru-baru ini semakin menguatkan rasa aman bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaLima petugas KPPS di Kabupaten Tangerang, Banten, meninggal dunia seusai mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka diduga kelelahan.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan ini, Ganjar kemudian mengkampanyekan program KTP Sakti untuk pemerataan bantuan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca Selengkapnya