Merdeka.com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengaku pernah mendengar adanya pembagian jatah dari proyek e-KTP ke sejumlah pihak, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri.

Saat hadir menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Gamawan juga mengaku sempat mengingatkan anak buahnya; Irman mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kemendagri dan Sugiharto; mantan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemendagri, setelah mendengar adanya bagi-bagi jatah dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

"Saya antara ingat atau tidak. Tapi rasanya pernah ada isu begitu (bagi-bagi jatah). Beberapa hari kemudian saya panggil Bu Sekjen tolong jaga, hati-hati," ujar Gamawan, Senin (29/1).

Lebih lanjut, dia membantah penerimaan jatah dari hasil korupsi proyek e-KTP melalui pihak ketiga, yakni Azmin Aulia yang tak lain adalah adik Gamawan.

Gamawan sebelumnya disebut menerima hasil korupsi proyek e-KTP dari Paulus Tannos, Direktur PT Sandipala Arthaputra sekaligus peserta konsorsium lelang, melalui jual beli tanah oleh Azmin Aulia.

"Saya selalu ingatkan semua saudara saya untuk tidak terlibat, maka ketika ada isu menyebut-nyebut nama adik saya saya buat surat ke Dirjen dan panita tender untuk tolong ini diklarifikasi," ujarnya.

"Itu fitnah besar, ini fitnah sudah besar. Tidak pernah ke kantornya saya enggak pernah, di mana kantornya saja enggak tahu saya," ujarnya.