Merdeka.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyampaikan sejumlah kritik kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021. Mereka menilai krisis pendidikan masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

"Sampai hari ini ketika kebijakan belajar dari rumah di masa pandemi masih berlangsung, krisis di pendidikan masih berlangsung. Bahkan kebijakan pendidikan yang dibuat masih belum mampu mengatasi krisis di pendidikan," kata Wakil Sekjen FSGI Mansur dikutip dari siaran persnya, Minggu (2/5).

Menurut dia, Kemendikbud Ristek seperti tak berdaya dan kebingungan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari kebijakan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. Kebijakan yang dibuat belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

"Justru angka putus sekolah bertambah dan peserta didik dari keluarga miskin nyaris tak terlayani karena ketiadaan alat daring," ujarnya.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menyebut, program pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah selama pandemi sudah keliru sejak awal. Alasannya, disparitas digital antardaerah di Indonesia sangat lebar.

"Program belajar dari rumah tidak efektif karena terlalu bertumpu kepada internet, sehingga kebijakan yang dibuat adalah pemberian bantuan kuota (internet) pada pendidik dan peserta didik," jelas Heru.

Sayangnya, kata dia, pemberian bantuan kuota tidak disertai dengan pemetaan kebutuhan kuota internet yang beragam. Selain itu, peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memiliki gawai dan wilayah blank spot tak dapat menikmati bantuan kuota internet.

Hal ini akhirnya membuat mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Alih-alih memperbaiki kegagalan menangani dampak buruk pembelajaran daring, Heru menuturkan pemerintah justru melakukan relaksasi pembukaan sekolah tatap muka serentak pada Juli 2021.

"Seolah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah cara ampuh mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi. Padahal ini hanya kemalasan berpikir mencari terobosan lain," tutur dia.

Heru menilai kebijakan ini justru dapat menimbulkan permasalahan lain. Misalnya, ledakan kasus Covid-19 apabila pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik.

"Sudah banyak kasus covid setelah satuan pendidikan menggelar PTM," ucap Heru.

Untuk itu, FSGI mendorong Kemendikbud Ristek bersinergi dengan Dinas Pendidikan di daerah untuk memastikan terlaksananya proses pembelajaran antara siswa dan guru dengan berbagai model dan cara sesuai disparitas wilayah, potensi dan kesiapan sekolah.

"Kemendikbud membuat skenario yang jelas dan terpantau untuk masing-masing sekolah. Tidak lagi diserahkan kepada tim covid secara global dalam satu kabupaten/kota," ujar Heru.

Tak hanya itu, FSGI mendorong Kemendikbud Ristek bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di daerah melakukan pemetaan yang jelas tentang efektivitas belajar dari rumah di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Heru meningatkan agar Kemendikbud Ristek tak hanya menjadikan pembagian paket internet sebagai solusi. "Program bantuan pulsa/paket internet bisa saja dilanjutkan tetapi harus dibarengi dengan pembagian gadget dan atau alat penguat sinyal. Opsi penggunaan guru kunjung dan lainnya harus menjadi alternatif," pungkasnya.

Reporter: Lizsa Egehem (Liputan6.com)