Merdeka.com - UU Cipta Kerja akhirnya resmi ditandatangan Presiden Joko Widodo, semalam. Awalnya, draf Omnibus Law UU Cipta Kerja 1.035 halaman. Lalu dikabarkan mengalami perubahan menjadi 905 halaman. Hingga akhirnya UU CIpta Kerja yang ditandatangan Presiden setebal 1.187 halaman.

Salah satu pasal yang sempat mendapat sorotan adalah Pasal 156 ayat 1. Terutama perbedaan pada frasa 'Paling Banyak' dan 'Paling Sedikit' jika dibandingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

DAlam UU nomor 13, Pasal 156 terkait PHK dan pesangon menggunakan frasa ‘paling sedikit’, Sedangkan di UU Cipta Kerja, Pasal 156 ayat (1) berbunyi dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 'paling banyak' sesuai ketentuan sebagai berikut.

Namun Pasal itu kemudian diubah dengan menghilangkan frasa 'paling banyak' yang berbunyi: Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

Dalam UU yang sudah ditandatangan Presiden, frasa paling banyak akhirnya dihapus. Sehingga Pasal 156 ayat 1 menjadi berbunyi: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.