Merdeka.com - Kabar pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Waseso santer terdengar. Namun Fraksi PDIP menolak jika Budi Waseso harus dicopot.

"Fraksi PDIP menolak pencopotan Budi Waseso. Alasannya, PDIP anggap Buwas selama ini sudah menampakkan kinerja baik, lugas dan tegas dalam penegakan hukum berantas korupsi," ujar anggota komisi II Masinton Pasaribu di ruang Fraksi PDIP, Senayan, Jakarta, Rabu (2/8).

Selain karena kinerja Budi Waseso yang positif dalam memberantas korupsi, Mashinton menduga jika memang ada pencopotan, ini terjadi karena adanya intervensi pihak tertentu, terutama ketika Polri begitu getolnya menyelidiki beberapa kasus besar yang melibatkan perusahaan BUMN.

"Kam menolak segala bentuk intervensi kekuasaan manapun terhadap proses penegakan hukum yang sedang menyelidiki kasus korupsi di BUMN atau Pemerintah," kata dia.

"Kami lihat kasus yang diselidiki Mabes seperti kasus TPPI, Pelindo, penimbunan dagingnya sapi, dwelling time di mana Presiden yang menginstruksikannya sendiri dan kemarin kasus Pertamina. Dalam hal ini tidak boleh intervensi kekuasan mana pun terhadap peoses penegakan hukum," papar dia.

Bagi Mashinton, jika Budi Waseso jadi dicopot maka tidak mungkin menimbulkan preseden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia terutama dalam menyusut kasus korupsi. "Ini preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan. Buwas sudah tunjukkan tata kelola penegakan hukum yang baik," tukas dia.

Terkait itu, ia menambahkan, PDIP akan meminta komisi III untuk memanggil Kapolri Jendaral Badrodin Haiti jika Budi Waseso benar dicopot. "Kalau itu benar matinya, kami akan minta komisi III utk panggil Kapolri untuk menjelaskan proses proses pencopotan ini," tandas dia.