Fraksi PAN sebut pansus makar belum diperlukan
Merdeka.com - Fraksi Partai Gerindra mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) makar untuk menyelidiki kejanggalan proses hukum kasus yang melibatkan sejumlah aktivis itu. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap, menilai pansus makar belum diperlukan.
"Soal pansus makar perlu atau tidak, saya kira sampai sejauh ini dalam pandangan saya pribadi, ya belum diperlukan. Bahwa memang ada pertanyaan di sana-sini untuk tuduhan orang yang diduga akan melakukan makar dan mengganggu pikiran kita, itu iya," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Mulfachri menyarankan agar semua pihak memberikan kepercayaan kepada penegak hukum untuk memproses tuduhan makar Rachmawati dan kawan-kawan sesuai dengan aturan mekanisme yang ada.
"Kita harus percaya keberadaan dan kredibilitas lembaga penegak hukum kita. Dengan demikian kita bisa melihat permasalahan lebih objektif," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan proses hukum yang dilakukan kepada Rachmawati dan kawan-kawan merujuk fakta hukum yang dikumpulkan.
"Kalau itu kita kembali ke fakta hukum, tolong jangan dipotong. Kalau fakta hukumnya kuat pasti akan kita ajukan, itu namanya proses hukum. kalau fakta hukumnya tidak kuat kita akan hentikan. Itu saja prinsip kita," kata Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (14/1).
Tito menegaskan tidak ada satu pun pihak yang boleh mengintervensi proses hukum kasus tersebut. Hal ini dikarenakan munculnya desakan kepada Polri untuk menghentikan proses hukum kasus makar. Sebab, sejumlah pihak menilai upaya Rachmawati meminta dikembalikannya UUD 1945 lewat MPR/DPR bukan lah tindakan makar.
"Jadi intervensi tidak boleh. Hukum itu tidak boleh di intervensi. Hukum itu harus melihat fakta hukumnya. Prinsipnya itu. Dihentikan kalau enggak kuat, diajukan kalau itu kuat," tegas Tito.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaBapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMuhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaIstana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaSemua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Baca SelengkapnyaGanjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.
Baca SelengkapnyaRasa kesepian bisa kita alami secara tiba-tiba, penting untuk mengenalinya secara tepat walau kadang kondisi ini tidak disadari.
Baca SelengkapnyaPangkostrad Langsung Bereaksi Anak Buahnya Tertembak di Papua: Kamu Sudah Teruji!
Baca Selengkapnya