Formappi Nilai DPR Mendorong Pemerintah Menambah Utang

Kamis, 5 November 2020 16:24 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Formappi Nilai DPR Mendorong Pemerintah Menambah Utang Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengevaluasi kinerja DPR masa sidang (MS) I tahun sidang (TS) 2020-2021. Salah satunya mengevaluasi fungsi DPR mengenai anggaran yang belum optimal.

"Tentang penyerapan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) negara non kementerian pada APBN TA 2020, tidak semua komisi DPR bersama mitranya melakukan pembahasan. Melalui penelusuran laporan singkat yang diunggah dalam laman resmi DPR, Formappi hanya menemukan Komisi IV, V, VI, dan VIII yang melakukan pembahasan," kata Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma dalam diskusi evaluasi kinerja DPR: Kinerja Abnormal di era new normal, Kamis (5/11).

Selain itu, dia menambahkan, terhadap serap anggaran K/L APBN 2020, komisi-komisi DPR hanya bersikap datar-datar saja. Sekadar memberikan apresiasi, memahami, menerima, meminta, mendorong, dan mendesak terhadap mitra kerjanya. Padahal serap anggaran K/L sampai dengan Agustus 2020 masih rendah.

"Serapan anggaran paling tinggi hanya mencapai 65,55% pada Kementerian Pertanian. Sekalipun begitu tidak tampak adanya usaha keras dari DPR agar serapan anggaran TA 2020 dipercepat dan diperbesar sehingga mencapai target sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Selanjutnya, tutur Leo, APBN TA 2021 yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU pada penutupan MS I TS 2020-2021 juga menarik untuk dicermati. DPR menyepakati asumsi dasar makro ekonomi, khususnya ekonomi di tahun 2021 sebesar 5,0 persen dan inflasi berada di 3,0 persen.

Menurutnya, dalam keadaan normal saja target pertumbuhan ekonomi sebesar itu harus dilakukan dengan ekstra keras, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 yang belum tentu berakhir tahun 2021. Demikian pula kesepakatan tingkat pengangguran terbuka yang dipatok di angka 7,7 persen sampai 9,1 persen dan tingkat kemiskinan di kisaran 9,2 sampai 9,7 persen.

"Optimisme adalah sesuatu yang baik, namun jika nanti tidak sesuai realitas tentunya DPR bertanggung jawab karena telah memberi persetujuannya," ucapnya.

Leo mengungkapkan, optimisme tersebut tidak didukung oleh anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran program PEN disepakati tahun 2021 hanya Rp372,3 triliun. "Dimana jumlah ini hanya separuh dari anggaran program PEN 2020 sebesar Rp695,2 triliun," katanya.

Dia melanjutkan, dalam pembahasan postur APBN 2021, DPR juga tidak berhasil menekan pemerintah untuk memperbesar pendapatan dan menurunkan belanja negara. Justru sebaliknya, dimana target pendapatan yang diajukan pemerintah sebesar Rp1.776,4 triliun diturunkan sebesar Rp32,8 triliun menjadi Rp1.743,6 triliun.

Sementara, belanja negara dinaikkan dari target pemerintah sebesar Rp2.747,5 triliun menjadi Rp2.750,0 triliun atau meningkat Rp2,5 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2021 semakin besar dari sejumlah Rp971,2 triliun atau 5,50 persen dari produk domestik bruto (PDB) menjadi 1.006 triliun atau 5,70 persen dari PDB.

"Pembiayaan atas defisit ini diantaranya dengan utang, karena itu DPR dapat dikatakan mendorong pemerintah menambah utang," pungkasnya. [fik]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. DPR
  3. Utang
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini