Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja cacat. Sebab, masih ada kesalahan di UU tersebut setelah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden.

"UU Cipta Kerja yang cacat, setelah ditandatangani, UU Cipta Kerja masih terdapat kesalahan seperti di Pasal 5 dan 6, Pasal 175 angka 6. Kesalahan-kesalahan yang masih tercatat pada naskah UU yang sudah ditandatangani Presiden membuktikan kacaunya UU ini," kata Peneliti Legislasi Formappi, Lucius Karus dalam diskusi evaluasi kinerja DPR: Kinerja Abnormal di era new normal, Kamis (5/11).

"Bayangkan dua lembaga tinggi DPR dan pemerintah belum lagi sejumlah pakar dan pengusaha yang terlibat. Anggaran juga pasti sangat besar. Semua hanya untuk menghasilkan UU yang kacau seperti ini," sambungnya.

Menurutnya, semakin lucu jika pemerintah mengklaim bahwa kesalahan di UU Cipta Kerja hanya kekeliruan teknis. Sehingga, kesalahan itu sekadar kekeliruan saja agar tak dianggap serius.

"Mestinya sih semua menteri terkait dalam pembahasan dan pemberesan naskah mengundurkan diri atau dipecat karena bahkan hal sekecil urusan ketik mengetik saja mereka nggak becus," ujarnya.

Lucius menambahkan, perlu langkah konstitusional yang harus ditempuh untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Menurutnya, semua sudah paham jika UU Ciptaker ini bermasalah dan karenanya harus dibatalkan.

"MK (Mahkamah Konstitusi) harusnya sepikiran dengan publik karena mereka tentu punya pemahaman akurat soal bagaimana UU yang baik dan benar itu seharusnya," ucapnya.

"Jika MK berupaya membenarkan kesalahan-kesalahan ini, artinya dugaan bahwa revisi UU MK yang memberikan bonus bagi para hakim untuk bisa lebih lama di singgasana MK memang untuk kepentingan mengamankan UU Ciptaker ini dan juga UU lain yang menjadi kepentingan pemerintah," pungkasnya.

Penjelasan Pemerintah

Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (2/11). Undang-undang Cipta Kerja diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020. UU Cipta Kerja tersebut memuat 1.187 halaman dan sudah diunggah secara resmi dalam situs Setneg.go.id.

Terkait hal tersebut, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan, UU tersebut diteken bertujuan untuk seluruh rakyat Indonesia serta untuk kemajuan masa depan.

"UU Ciptaker ini adalah UU untuk seluruh rakyat Indonesia dan untuk masa depan Indonesia Maju," kata Fadjroel dalam keterangan pers, Selasa (3/11).

Dia menjelaskan, UU tersebut diteken Jokowi pada 2 November kemarin. Setelah itu dapat diakses oleh masyarakat di laman Setneg.go.id.

"Alhamdulillah terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia dan puji syukur kepada Allah Swt Presiden joko widodo secara resmi menandatangani naskah uu cipta kerja," ungkapnya.